KATADATA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pengembangan proyek Blok Masela bisa molor jika menggunakan skema darat. Ada kemungkinan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut menjadi lebih lama jika menggunakan usulan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM I.G.N. Wiratmaja Puja mengatakan jika menggunakan skema darat, ada waktu yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan. Lamanya waktu pembebasan lahan ini sulit untuk diprediksi.
(Baca: Sudirman Said Lebih Percaya Hitungan SKK Migas soal Blok Masela)
Jika pembebasan lahan bisa dilakukan dengan cepat, maka proyek tersebut juga akan cepat selesai. Bahkan, bisa lebih cepat dibandingkan menggunakan skema kilang terapung (FLNG). Apalagi Indonesia sudah punya pengalaman dalam membangun kilang LNG di darat.
"Masela tergantung keputusan. Kalau di laut [jadwalnya] tidak ada berubah. Di darat mungkin ada waktu tambahan untuk pembebasan lahan," kata dia beberapa waktu lalu.
Wiratmaja tidak bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan jika menggunakan skema darat. Targetnya Blok Masela bisa mulai berproduksi pada 2024. Jika menggunakan skema FLNG pengembangan blok migas ini bisa sesuai jadwal.
(Baca: Rizal vs Amien di Blok Masela)
Dengan target jadwal produksi tersebut, revisi pengembangan lapangan (PoD) I proyek Blok Masela harus bisa diputuskan tahun ini. Sementara tahap keputusan final investasi atau Final Investment Decission (FID) pada tahun 2018.
Saat ini Kementerian ESDM masih melakukan kajian mengenai revisi PoD I Blok Masela yang diajukan operatornya, Inpex Corporation. Kajian ini ditargetkan selesai dalam bulan. Rencananya keputusan revisi PoD I Blok Masela akan ditentukan sebelum tahun ini berakhir.
(Baca: Kajian Pengembangan Blok Masela Berdasarkan Enam Aspek)
Ada kemungkinan keputusan proyek Blok Masela akan molor. Sebab, hingga saat ini kementerian belum juga memutuskan siapa konsultan independen yang akan ditunjuk untuk mengkaji rencana pengembangan blok migas tersebut. Padahal sudah ada enam kandidat konsultan yang akan ditunjuk, yakni Fluor Corporation, Bechtel, IHS Inc, Wood Mackenzie, AT. Kernay, dan Deloitte Advisory.
Penggunaan konsultan independen merupakan jalan tengah dari polemik mengenai blok Masela. Rekomendasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) untuk menggunakan FLNG, ditentang oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya yang menginginkan skema darat.
(Baca: Dua Menteri Berseteru, Inpex Yakin Proyek Blok Masela Sesuai Jadwal)