KATADATA - Keputusan mengenai persetujuan rencana pengembangan (Plan of Development / PoD) Blok Masela dipastikan mundur hingga Desember tahun ini. Awalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said akan memutuskan persetujuan ini pada 10 Oktober 2015.
Sudirman mengatakan mundurnya jadwal keputusan persetujuan proyek Blok Masela ini, karena pihaknya masih harus mengkaji lagi proposal revisi PoD I dari Inpex sebagai operarator. Ini sesuai dengan permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli untuk mengkaji ulang rekomendasi PoD I Blok Masela dari Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
(Baca: Sudirman Said Lebih Percaya Hitungan SKK Migas soal Blok Masela)
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan saat ini sedang menyiapkan kriteria dan persyaratan mengenai siapa yang akan menjadi konsultan untuk mengkaji rencana pengembangan Blok Masela. Hasil kajian dari konsultan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Menteri ESDM untuk membuat keputusan.
SKK Migas kata dia sebenarnya sudah memberikan rekomendasi kepada Menteri ESDM untuk memakai skema fasilitas pengolahan gas terapung (FLNG) dengan kapasitas 7,5 juta ton per tahun (MTPA). Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli berpendapat skema darat (onshore) lebih murah dan bisa menghidupkan perekonomian daerah.
(Baca: Bantah Rizal Ramli soal Blok Masela, SKK Migas: FLNG Lebih Unggul)
Amien pun menemui Rizal untuk menjelaskan rekomendasi yang disampaikan SKK Migas kepada Menteri ESDM, Rabu kemarin (7/10). Dia menjelaskan bahwa pembangunan FLNG ini mayoritas menggunakan komponen lokal (local content). Penggunaan skema FLNG juga bisa membangkitkan industri galangan kapal nasional.
“Saya jelaskan dari 109 galangan kapal yang ada SKK Migas sudah pelajari 10 galangan. Dari 10 yang potensial 5 (membangun FLNG),” kata Amien.
Menurut Amien, Rizal menerima penjelasan tersebut. Rizal tidak menyatakan menentang skema FLNG, tapi dia lebih memilih menggunakan skema darat. Makanya Rizal juga menerima usulan Kementerian ESDM yang akan menggunakan konsultan independen yang punya reputasi baik dan berkelas internasional.
"Untuk menghadapi konflik ini kami diminta Menteri (ESDM) mencari konsultan yang memiliki reputasi kelas dunia independen. Ini untuk melihat lebih dalam mengenai pertimbangan offshore dan onshore," ujar dia.