KATADATA ? Pemerintah menargetkan sebanyak 10.000 unit mobil baru yang diproduksi tahun depan, menggunakan bahan bakar gas (BBG). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan bekerjasama dengan produsen kendaraan di dalam negeri untuk mengejar target tersebut.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan pihaknya bersama instansi pemerintah yang terkait, tengah melakukan pembicaraan dengan salah satu perusahaan pembuat mobil, yakni PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Harapannya agar Toyota mau memproduksi kendaraan berbahan bakar gas.
Lewat kerjasama ini, pemerintah akan mendorong pabrikan kendaraan memproduksi mobil berbahan bakar gas. Tabung gas pada mobil tersebut didesain sedemikian rupa, hingga tidak memakan ruang yang besar pada bagasi kendaraan.
Sebenarnya kendaraan yang berbahan bakar minyak (BBM) bisa menggunakan BBG, menambahkan alat pengubah penggunaan bahan bakar atau konverter kit. Selama ini masyarakat masih enggan memasangkan alat tersebut di kendaraannya, salah satunya karena takut jaminan garansi kendaraan tersebut akan hilang.
?Kami dorong kendaraan baru menggunakan gas, (konverter kit-nya) sudah built-in dari pabrik. Orang yang menggunakan kendaraan tersebut rasa amannya lebih tinggi, garansinya juga tidak hilang,? ujar Wiratmaja dalam keterangannya di laman Kementerian ESDM, Senin (10/8).
(Baca: Kementerian ESDM Minta Ditugaskan Membagikan Konverter Kit)
Wiratmaja menjelaskan untuk memproduksi kendaraan baru berbahan bakar gas secara massal, dibutuhkan waktu sekitar satu tahun. Namun, produsen kendaraan bisa membuat contoh model atau prototype-nya terlebih dahulu untuk diperkenalkan kepada masyarakat.
Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan regulasi untuk mendukung program ini. Regulasi ini termasuk insentif dan kemudahan yang diminta oleh pelaku usaha. ?Regulasinya cukup banyak. Salah satunya yang diminta produsen mobil adalah adanya insentif khusus. Kalau tidak ada insentif, harga (mobil berbahan bakar gas) lebih mahal. Harganya jadi kurang kompetitif,? ujar Wiratmaja.
Untuk mendukung penggunaan BBG di sektor transportasi ini, pemerintah akan membangun 22 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), enam SPBG bergerak yakni gas transport module (GTM), dan jaringan pipa distribusi. Semua infrastruktur tersebut akan dibangun tahun ini dengan investasi sebesar Rp 1,912 triliun.
(Baca: Pembangunan 4 SPBG Terhambat Masalah Lahan)
Selain pembangunan SPBG dengan dana APBN yang akan dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara juga akan membangun 16 SPBG. Proyek infrastruktur lainnya adalah pembangunan mini LNG plant dan LCNG station sebagai pendukung penggunaan bahan bakar gas untuk kapal laut dan truk.