Jokowi Pastikan Data dan Informasi Penanganan Covid-19 Transparan

ANTARA FOTO/Biro Pers - Lukas/hma/hp.
Ilustrasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengungkapkan, pentingnya transparansi informasi penanganan Covid-19, agar publik jangan sampai menganggap pemerintah menutupi masalah.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
20/4/2020, 12.35 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta agar komunikasi terkait penanganan virus corona (Covid-19) dilakukan secara transparan, baik sistem data maupun informasi terbuka kepada semua pihak.

"Jangan ada yang menganggap lagi bahwa pemerintah merahasiakan data-data penanganan corona kepada publik," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/4).

Ia pun mengklaim, pemerintah tak pernah menutupi masalah yang ada terkait penanganan Covid-19. Meski sejatinya, Jokowi sempat mengakui bahwa pemerintah tak membuka seluruh informasi terkait penanganan Covid-19, dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada 13 Maret 2020 lalu.

Alasan saat itu, pemerintah tidak membuka seluruh informasi penanganan Covid-19 karena tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarakat. Namun, ia membantah, bahwa pemerintah sedari awal menutupi masalah Covid-19.

Lebih lanjut, Presiden meminta adanya evaluasi total terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dengan melihat secara detail kelebihan dan kekurangan PSBB di sejumlah daerah. Selain itu, pengujian sampel Covid-19 juga harus dilakukan secara masif.

(Baca: Jokowi Ajak Masyarakat Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Corona)

"Kemudian diikuti pelacakan yang progresif dan mengisolasi yang terpapar dengan ketat. Tiga hal ini yang terus ditekankan kepada daerah," kata Jokowi.

Tak hanya itu, perbaikan terhadap sistem rujukan dan manajemen penanganan Covid-19 di rumah sakit juga perlu segera dilakukan. Melalui manajemen penanganan, pasien positif Covid-19 harus benar-benar dipilah sesuai dengan gejalanya. Hal ini diperlukan untuk mengatasi kelebihan kapasitas rumah sakit rujukan.

Untuk mengurangi kontak antara pasien dan dokter saat melakukan konsultasi kesehatan, keberadaan telemedicine juga diharapkan untuk makin dikembangkan lagi.

Dari segi distribusi logistik, Jokowi meminta kepastian tidak ada hambatan di lapangan. Serta meminta pihak terkait untuk memastikan agar stok pangan bagi masyarakat mencukupi, terlebih saat Ramadan.

Pengawasan terhadap pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, juga ia tekankan agar selalu dicek, agar bansos disalurkan bisa diterima dengan baik dan benar-benar tepat sasaran.

(Baca: Jokowi Usul Bentuk Gugus Tugas Covid-19 di Kawasan Asean Plus Three)

Reporter: Dimas Jarot Bayu