Pemerintah Nilai PSBB Belum Optimal, Banyak Pekerja ke Kantor & Pabrik

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.
Ilustrasi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo (tengah). Satgas Covid-19 mengungkapkan, agar pelaksanaan PSBB optimal, pemerintah akan mengawasi kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan aturan WFH.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Agung Jatmiko
20/4/2020, 14.30 WIB

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengakui, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah masih belum optimal.

Tidak optimalnya penerapan PSBB di sejumlah wilayah tersebut, salah satunya disebabkan karena masih banyaknya aktivitas perkantoran dan pabrik yang tetap berjalan, meski PSBB sudah diterapkan.

“Persoalannya di hulu, yaitu masih banyak pekerja yang bekerja di kantor,” kata Doni usai rapat terbatas melalui video conference, Senin (20/4).

Masih adanya aktivitas perkantoran ini, otomatis membuat sejumlah moda transportasi masih dipenuhi masyarakat. Hal tersebut, membuat penyebaran virus corona (Covid-19) di sejumlah moda transportasi rentan terjadi.

Sejatinya, sudah banyak banyak permintaan agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membatasi bahkan menghentikan operasional sejumlah moda transportasi tersebut. Namun, permintaan tersebut ditolak, dengan alasan ada pekerja di delapan sektor yang diperbolehkan saat PSBB harus menggunakan moda transportasi publik.

“Kalau tidak kerja maka konsekuensinya mereka akan dianggap bolos dan berisiko dipotong honor, dikurangi gaji, bahkan bisa juga di-PHK karena tidak mengantor,” ujarnya.

(Baca: Berlaku di Banyak Daerah, Jokowi Minta Evaluasi Total Penerapan PSBB)

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Dimas Jarot Bayu