Jokowi Resmi Larang Masyarakat Mudik Lebaran Tahun Ini
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran tahun ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona Covid-19 lebih luas lagi ke berbagai daerah di Indonesia.
"Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga mudik semuanya akan kami larang," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference dari Istana Merdeka, Selasa (21/4).
(Baca: Tekan Penyebaran Covid-19, Jokowi Putuskan Larangan Mudik Pagi Ini?)
Menurut Jokowi, larangan ini diputuskan dengan pertimbangan masih banyak masyarakat yang ingin mudik. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, masih ada 24% warga yang bersikeras mudik.
Sebanyak 7% telah melakukan mudik. Sedangkan, 68% sisanya memastikan tidak akan melakukan mudik pada Ramadan dan Lebaran 2020. "Artinya masih ada angka sangat besar 24% lagi (masyarakat yang akan mudik)," kata Jokowi.
Sedangkan berdasarkan hasil Survei Katadata Insight Center (KIC) tentang perilaku mudik terhadap 2.437 responden di 34 provinsi menunjukkan mayoritas responden (63%) tidak akan mudik pada perayaan Idul Fitri tahun ini. Namun, ada 12% yang menyatakan ingin mudik, 21% belum mengambil keputusan dan 4% lainnya lebih dahulu pulang kampung.
Kepala Negara mengatakan, pertimbangan lainnya melarang mudik karena bantuan sosial berupa sembako bagi masyarakat di Jabodetabek sudah mulai disalurkan pada Senin (20/4). Sembako yang diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.
Selain itu, program Kartu Prakerja juga sudah mulai berjalan. Jokowi menjelaskan bansos tunai bagi masyarakat yang ada di luar Jabodetabek akan disalurkan pada pekan ini.
"Jadi dari sini kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN sudah kami lakukan pada minggu lalu," kata Jokowi.
(Baca: Survei KIC: Pemudik Akan Didominasi Kaum Muda Berpendapatan Rendah)
Jokowi sebelumnya hanya melarang Aparatur Sipil Negara (ASN), personel Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, serta pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya mudik. Meski demikian, Jokowi belum melarang masyarakat secara umum untuk mudik.
Pemerintah akan terlebih dulu melihat kondisi di lapangan secara detail saat ini untuk dilakukan evaluasi. “Kemungkinan kami bisa memutuskan hal berbeda setelah evaluasi di lapangan kita dapatkan,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/4).
(Catatan Redaksi: Artikel ini telah diubah pada Selasa (21/4) pukul 11.37 WIB untuk menambahkan hasil riset Katadata Insight Center)