Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali memangkas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk direalokasikan guna penanganan pandemi virus corona. Total anggaran yang dipangkas hingga kini mencapai Rp 44,58 triliun.
Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur anggaran 2020, anggaran Kementerian PUPR dipangkas dari Rp 120,22 triliun dalam APBN 2020 menjadi Rp 95,68 triliun.
"Pada tanggal 15 April yang lalu Menteri Keuangan menambahkan kembali realokasi yang harus dibebankan kepada Kementerian PUPR sebesar Rp 44,58 triliun," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR melalui konferensi video, Selasa (21/4).
Dengan realokasi tersebut, maka pagu anggaran Kementerian PUPR tahun ini dipatok Rp 75,42 triliun. Adapun realokasi anggaran diambil dari penghematan belanja perjalanan dinas dan paket rapat sebesar 50% yang belum terserap pada tahun anggaran 2020.
(Baca: Pemerintah Siapkan Anggaran Penanganan Corona hingga 2022)
Sejumlah proyek lelang juga akan ditunda pelaksanaannya ke tahun depan. Dengan demikian, proses lelang proyek akan digelar pada Oktober atau November tahun ini, sedangkan pengerjaan proyek bakal dimulai pada 2021 saat pandemi corona berakhir.
"Jadi tetap berjalan terus proyeknya. Seluruh dana realokasi akan difokuskan untuk menangani pandemi Covid-19," kata dia.
Jumlah kasus positif virus corona pada Selasa (21/3) kembali melonjak, bertambah 375 orang menjadi total 7.135 orang. Peningkatan jumlah kasus baru terjadi setelah kemarin tercatat paling rendah dalam 15 hari terakhir.
“Kasus konfirmasi positif yang kita dapatkan sebanyak 7.135 orang,” kata juru bicara nasional penanganan virus corona, Achmad Yurianto di Gedung BNPB, Jakarta, Selasa (21/4).
(Baca: Kembali Melonjak, Kasus Positif Corona di Indonesia Tembus 7.000)
Total kasus positif tersebut didapatkan dari 503.701 spesimen yang diuji melalui metode polymerase chain reaction atau tes PCR kepada 46.173 orang.
Yurianto menyebut jumlah kasus positif corona telah merata di seluruh provinsi di Indonesia. Terdapat 257 kabupaten/kota yang telah terdampak oleh virus mematikan tersebut.