Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penyaluran seluruh bantuan sosial (bansos) dari pemerintah sudah diterima oleh warga terdampak pandemi corona pekan ini. Untuk itu, data penerima bantuan perlu dibuka secara transparan.
"Saya minta kecepatan, supaya bansos ini sampai di tangan keluarga penerima. Betul-betul semakin cepat diterima, semakin baik," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference, Senin (4/5).
Meski begitu, dia mendorong agar penyaluran bansos dari pemerintah pusat (pempus) memperhatikan pemerintah daerah (pemda) dan desa. Karena itu, Menteri Sosial Juliari Batubara, kepala daerah hingga kepala desa harus turut memantau pemberian bansos di lapangan.
(Baca: Salah Pendataan Bansos di Masa Pandemi Berpotensi Picu Konflik)
Dengan begitu, penyaluran bansos tidak tumpang tindih. "Saya juga meminta daerah diberi fleksibilitas agar kalau ada warga miskin yang belum dapat (bansos) segera bisa dicarikan solusinya," kata Jokowi.
Selain itu, data penerima bansos perlu dibuka secara transparan. Penerima, kriteria, dan jenis bansos yang disalurkan pun harus jelas.
Hal itu bertujuan agar data penerima bansos tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat. "Dan, kami bisa melakukan koreksi segera di lapangan," kata dia.
Selain itu, Jokowi meminta jajarannya membuat rancangan untuk pengaduan penyaluran bansos. Alhasil, pemerintah dapat menemukan adanya penyimpangan penyaluran bansos di lapangan secara cepat.
(Baca: Sri Mulyani: Bansos Dapat Sentuh Lebih dari Separuh Rakyat Indonesia)
Sekadar informasi, pemerintah memberikan sejumlah bansos kepada masyarakat di tengah pandemi virus corona. Bansos ini diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, serta menggratiskan dan diskon tarif listrik.
Tak hanya itu, pemerintah memberikan bansos melalui paket sembako senilai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan kepada masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Pemerintah juga memberikan bansos tunai Rp 600 ribu perbulan selama tiga bulan kepada 9 juta keluarga di luar Jabodetabek.
Pemerintah mengalokasikan sebagian dana desa untuk bansos, yang bakal diberikan kepada sekitar 10 juta keluarga dengan besaran Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Lebih lanjut, pemerintah memperkuat program padat karya tunai yang ada di berbagai kementerian, dengan total anggaran Rp 16,9 triliun.
(Baca: Kemensos akan Perbaiki dan Lengkapi Data Penerima Bansos)