Ramai #IndonesiaTerserah, Gugus Tugas Harap Petugas Medis Tak Kecewa
Pemerintah meminta para petugas tenaga kesehatan tetap semangat dan tidak kecewa dengan pengendalian pandemi corona atau Covid-19 di Tanah Air. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan hal itu terkait dengan ramainya tanda pagar atau tagar #IndonesiaTerserah di media sosial.
"Kami sangat tidak berharap kalangan dokter menjadi kecewa. Sejak awal kami selalu mengedepankan bahwa ujung tombak kita adalah tenaga medis," kata Doni saat konferensi pers virtual usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Senin (18/5).
(Baca: Jokowi: Masyarakat Jangan Keliru, Belum Ada Pelonggaran PSBB)
Doni mengatakan sejak awal pemerintah meminta masyarakat tertib menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah melonjaknya kasus Covid-19. Bila terjadi lonjakan kasus maka rumah sakit akan penuh, yang membuat dokter dan perawat semakin repot.
"Jangan kita biarkan dokter-dokter kelelahan. Mereka telah menghabiskan waktu tenaga kemudian bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan bangsa Indonesia," kata Doni.
Doni mengatakan, jumlah dokter di Indonesia termasuk yang paling sedikit dibandingkan negara lain. Total dokter di Indonesia sekitar 200 ribu orang. Khusus dokter paru hanya berjumlah 1976 orang. "Artinya, satu orang dokter paru harus melayani sekitar 245 ribu warga negara Indonesia," kata Doni.
Doni mengatakan kehilangan satu dokter merupakan kerugian yang besar buat bangsa. "Sekali lagi, mari kita bekerjasama, mari kita saling mengingatkan untuk mencegah dan menghindari jangan sampai kita menjadi sakit," kata Doni.
Doni mengingatkan masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan dan juga ketentutan sesuai UU nomor 6 tahun 2018 tentang kedaruratan kesehatan. Salah satunya, penerapan PSBB.
Tagar #IndonesiaTerserah muncul di media sosial setelah muncul wacana pelonggaran PSBB. Pemerintah mulai melonggarkan pengetatan transportasi udara yang berujung dengan antrean masyarakat yang membeludak di Bandara Soekarno Hatta. Masyarakat pun menunjukkan ketidakpatuhan selama PSBB, di antaranya terlihat saat penutupan McDonald Sarinah.
(Baca: 13 Rute Penerbangan Bersamaan, Penumpang Membeludak di Bandara Soetta)
Sementara itu Presiden Jokowi menegaskan hingga saat ini pemerintah belum memutuskan melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jokowi mengatakan keputusan melonggarkan PSBB pada saat yang tepat berbasiskan data dan fakta di lapangan.
"Jangan muncul (persepsi) keliru di masayarakat bahwa pemerintah sudah melonggarkan PSBB. Jadi, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas secara virtual mengenai percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/5)
Jokowi, mengatakan pemerintah akan berhati-hati untuk memutuskan pelonggaran PSBB. "Kita harus hati-hati, jangan keliru memutuskan,” ujar Jokowi.
(Baca: Belajar dari Bali, Jokowi Minta RT/RW Terlibat Pengendalian Covid-19)
Jokowi mengatakan, dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah belum akan melonggarkan PSBB karena masih akan fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik.
Jokowi juga mengingatkan bahwa pemerintah memang melarang mudik, namun tetap menyediakan transportasi untuk berbagai keperluan pokok seperti logistik, pemerintahan, kesehatan, dan kepulangan pekerja migran. "Kami larang itu mudiknya, bukan transportasinya,” kata Jokowi.