Cegah Banyak PHK, Jokowi Fokus Pulihkan Industri Padat Karya

ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/aww.
Presiden Joko Widodo di Kantor Pos Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Jokowi menyasar program pemulihan ekonomi pada industri padat karya untuk mencegah lebih banyak lagi PHK.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ameidyo Daud Nasution
3/6/2020, 11.32 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta program pemulihan ekonomi nasional memberikan manfaat ke pelaku usaha, khususnya padat karya. Tujuannya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif imbas pandemi virus corona Covid-19.

Menurut Jokowi industri padat karya harus mampu beroperasi di tengah pandemi virus corona Covid-19. Apalagi sektor tersebut menampung tenaga kerja sangat banyak. Presiden khawatir jika usaha ini terguncang maka ekonomi pekerja dan keluarganya akan langsung terdampak.

"Sektor industri padat karya perlu jadi perhatian. Hati-hati," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui konferensi video, Rabu (3/6).

(Baca: Luhut: Pemulihan Ekonomi RI dari Dampak Covid-19 Butuh Lima Tahun)

Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan mencatat total pekerja yang terdampak corona mencapai 1.792.108 orang hingga 27 Mei 2020. Di sektor formal, ada 1.058.284 pekerja yang dirumahkan.

Sebanyak 380.221 pekerja di sektor formal terkena PHK. Adapun, pekerja di sektor informal yang terkena dampak corona mencapai 353.603 orang.



Selain itu, Kemenaker mencatat adanya 34.179 calon pekerja migran yang gagal diberangkatkan dan 465 pemagang yang dipulangkan. "Data ini sudah diketahui jelas by name by address," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/2).

Berbeda dengan Kemenaker, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut jumlah tenaga kerja yang terdampak corona mencapai 6 juta orang. Wakil Ketua Kadin Shinta Widjaja Kamdani mengatakan industri yang paling banyak merumahkan karyawannya adalah sektor perhotelan dan restoran, yakni 1,4 juta orang.

Sedangkan industri tekstil telah merumahkan 2,1 juta karyawannya. Di sektor transportasi darat, jumlah pekerja yang telah dirumahkan sebanyak 1,4 juta orang. Sementara di sektor ritel, jumlah karyawan yang dirumahkan mencapai 400 orang.

"Kebanyakan dirumahkan karena perusahaan tidak punya cashflow untuk PHK," kata Shinta melalui webinar, Jumat (29/5).

(Baca: Luhut Sebut Stimulus Pemulihan Ekonomi Bertambah Jadi Rp 720 T)

Reporter: Dimas Jarot Bayu