Setelah Jakarta, Menengok Persiapan PSBB Masa Transisi di Surabaya

Setelah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menyiapkan skenario menuju normal baru untuk Surabaya Raya. Bagaimana kedua daerah memulai masa transisi dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju new normal?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membawa Jakarta memasuki masa transisi menuju new normal pada Jumat (5/6) lalu. “Tansisi dari ketika pembatasan massif menuju kondisi aman, sehat, dan produktif,” katanya saat itu.

Begitu masa tansisi dimulai, Anies melonggarkan pelaksanaan kegiatan di rumah-rumah ibadah. Meski, masih dalam protokol yang ditetapkan, yaitu: jumlah peserta ibadah masksimal 50% dari kapasitas tempat ibadah dan jarak aman 1 meter antar orang.

(Baca: Ojek Online Boleh Angkut Penumpang Lagi, Ini Protokol Grab)

Selanjutnya, perkantoran dan perindustrian mulai dibuka pada 8 Juni. Protokol yang harus dilaksanakan pengelola perkantoran atau pengusaha adalah jumlah karyawan masuk hanya 50% dari kapasitas kantor/pabrik dan wajib mengenakan masker.

Sedangkan kapasitas kendaraan pribadi boleh digunakan secara penuh dengan catatan penumpang harus masih satu keluarga. Hal ini berbeda dengan PSBB sebelumnya yang hanya mengizinkan penggunaan mobil pribadi diisi maksimal 50% kapasitas penumpang.

Ojek online pun akan diperbolehkan mengangkut penumpang mulai 8 Juni dengan mewajibkan pengemudi dan pengguna mengenakan masker. Sebelumnya, ojek online hanya diperbolehkan beroperasi untuk kepentingan mengantar barang dan makanan.

(Baca: Anies Buka Kembali 19 Kegiatan di Masa PSBB Transisi, Ini Jadwalnya)

Pada tahapan selanjutnya, pusat perbelanjaan untuk kebutuhan non-esensial seperti mal telah dapat beroperasi kembali mulai 15 Juni. Namun, jumlah pengunjung dibatasi 50% dari kapasitas.

Masa Transisi Surabaya

Berbeda dengan PSBB DKI Jakarta yang merupakan satu provinsi di bawah komando Gubernur, PSBB Surabaya Raya juga mencakup wilayah Sidoarjo dan Gresik.

Saat Gubernur Jawa Timur mengumumkan masa transisi, ia menyerahkan mandat ke tiga kepala daerah tingkat dua, yakni Wali Kota Surabaya, Bupati Gresik, Plt Bupati Sidoarjo. "Jadi diputuskan PSBB Surabaya Raya selesai pada hari ini sesuai Pergub sejak dimulai dari 26 Mei-8 Juni," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Senin (8/6) kemarin.

(Baca: Wali Kota Risma & 2 Pemkab di Jatim Ingin PSBB Diakhiri, Ini Alasannya)

Tidak ada detail tanggal dan protokol pembukaan kegiatan usaha di Surabaya. Sebab, berbeda dengan Jakarta, kegiatan usaha termasuk perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan di Surabaya tetap buka selama PSBB.

Untuk meninjau kesiapan masyarakat di masa transisi, Khofifah bersama Kapolda Jatim Irjen Pol M Fadil Imran, dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah meninjau pasar tangguh dan kampung tangguh di Gresik. 

Pasar yang mereka kunjungi adalah Pasar Tradisional Pondok Permata Suci, Kecamatan Manyar, Gresik. Pada kunjungan tersebut, Khofifah menyempatkan diri berkeliling pasar sambil menyaksikan aktivitas perdagangan.

Secara umum, Khofifah mengapresiasi para pedagang dan pembeli di pasar tersebut karena telah menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan menjaga jarak fisik minimal 1 meter. Mereka juga disiplin menggunakan masker maupun pelindung muka atau face shield.

Khofifah pun meminta jajarannya untuk mengawal kegiatan di pasar-pasar tradisional agar pedagang dan pembeli tetap memakai masker. “Sebaiknya pedagang menggunakan face shield untuk perlindungan mereka, sehingga pedagangan tetap berjalan dan semuanya juga terlindungi,” kata Khofifah dalam keterangan tertulis.

(Baca: Kasus di Jatim Terus Meningkat, Khofifah Bentuk Tim Pemburu OTG Corona)

Dia menekankan, ada enam indikator yang harus diperhatikan saat pemerintah mulai melonggarkan pembatasan, menurt Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). Keenam indikator itu adalah: 

1. Transmisi COVID-19 dapat dikontrol. Rate of transmission (RT) angka reproduksi efektif setelah intervensi di bawah 1.
2. Kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit harus tersedia. Sistem tersebut terdiri atas proses identifikasi, tes, pelacakan kontak, isolasi, dan karantina.
3. Minimalisasi resiko pandemi Covid-19 dengan asesmen risiko.
4. Penegakan protokol kesehatan di fasilitas publik dan lingkungan kerja.
5. Pengelolaan kasus impor dan komorbid (penyakit penyerta) dilakukan dengan baik.
6. Melibatkan partisipasi dan keterlibatan publik dalam pengendalian pandemi.

Soal kesiapan masa transisi di Gresik, imbuh Khofifah, sudah mulai dilakukan sejumlah penguatan. Di antaranya adalah penguatan Kampung Tangguh. Awalnya Kampung Tangguh ini berbasis desa. Namun saat ini program tersebut berbasis RW agar lebih dekat warga.

Selain itu, agar lebih disiplin menjalankan protokol kesehatan, program Kampung Tangguh ini juga dikawal oleh Kapolda Jawa Timur serta Pangdam V/Brawijaya.  “Pengawalan kedisiplinan menjadi bagian yang sangat penting, supaya tidak ada second wave atau gelombang kedua Covid-19,” ujarnya.

(Baca: Rekor Tambahan Kasus Covid-19, Daerah-daerah Ini Disorot Gugus Tugas)

Usai meninjau Pondok Permata Suci, Khofifah dan rombongan juga meninjau pelaksanaan Kampung Tangguh di RT 1 RW 8 Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Gresik. Khofifah meninjau lokasi ruang isolasi, ruang observasi, serta lumbung pangan warga di kampung itu. 

Ia menyatakan, Kampung Tangguh ini akan menjadi basis pelaksanaan new normal. Selain itu, Kampung Tangguh di suatu RW akan turut menopang pencegahan dan penanganan Covid-19 di RW lainnya. “Kemarin role model-nya di Malang Raya, selanjutnya di kembangkan di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik,” kata Khofifah.