Mendes Soroti 11 Daerah yang Belum Salurkan BLT Dana Desa

Pemerintah menyampaikan masih ada 11 kabupaten/kotamadya yang hingga saat ini sama sekali belum menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigasi Abdul Halim Iskandar mengatakan 11 daerah tersebut kebanyakan berada di Papua. 

Halim mengatakan, ada dua kemungkinan penyebab 11 kabupaten/kota tersebut belum menerima dana desa. Pertama, mereka memang belum menyalurkan BLT dana desa. "Kedua, sudah salur cuma belum bisa laporan karena kondisi geografis," ujar Halim dalam konferensi video dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/6).

(Baca: Penyaluran Terhambat, Realisasi Bantuan Sosial Tunai Baru 73,3%)

Sedangkan 291 kabupaten/kota telah menyalurkan BLT dana desa sebesar 100%. Sebanyak 81 kabupaten/kota telah menyalurkan sebesar 75%-99%. Lalu 24 kabupaten/kota yang telah mengirimkan dana desa sebesar 50%-74%.  "Kemudian (penyaluran BLT dana desa) yang 1%-49% ada 27 kabupaten/kota," kata Halim.

Secara total, Halim menyebut BLT dana desa sudah disalurkan ke 6,88 juta keluarga penerima manfaat di 65.736 desa. Jumlah tersebut sebesar 88% dari total 74 ribu desa yang ada di seluruh Indonesia.

Halim mengatakan, 272.491 penerima manfaat BLT dana desa memiliki anggota keluarga sakit kronis dan menahun. Sementara, 1,8 juta keluarga penerima manfaat BLT dana desa dipimpin oleh wanita. "Jadi lumayan besar perempuan kepala keluarga yang menerima BLT dana desa dengan total Rp 4,12 triliun,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengungkapkan berbagai alasan adanya desa yang belum menerima dana desa. Salah satunya karena desa tersebut belum melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, ada kepala desa masih dijabat oleh pejabat sementara. Kemudian, ada konflik antara kades dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Alasan lainnya karena terdapat temuan laporan pertanggungjawaban yang kurang pada tahun 2019. "Kelima, perangkat desa diberhentikan sehingga tidak ada tenaga untuk menyusun APBDes dan lain-lain," kata Halim.

(Baca: Kemendes Prediksi Perekonomian Desa Lebih Cepat Pulih Pasca Covid-19)

Halim juga menjelaskan penyebab kendala penyaluran program tersebut ke masyarakat meski anggaran sudah masuk ke rekening desa. Menurutnya, salah satu masalah terjadi karena dana desa tahap satu sudah terlanjur habis pada Januari-Maret 2020.

Sementara, BLT dana desa baru dimulai pada April 2020 sehingga masih menunggu penyaluran dana desa tahap berikutnya. Kendala lainnya karena kesulitan geografis dalam penyaluran dana hingga menunggu izin kepala daerah.

Menurut Halim, masalah izin kepala daerah ini banyak terjadi di Banten. "Kepala daerah belum izinkan karena mau bareng dengan bansos yang disalurkan pemerintah daerah," kata dia.

Selain itu, penyaluran BLT dana desa terhambat karena adanya data baru dari jaring pengaman sosial. Ada juga penyaluran yang terhambat karena kepala desa dan perangkatnya positif corona. Selain itu pembuatan buku rekening bank yang lambat juga jadi kendala penyaluran BLT dana desa.

Masalah lainnya adalah tarik menarik keinginan warga dengan kepala desa. “Warga ingin dibagi rata, tapi pemerintah desa jelas enggak berani," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

(Baca: Hingga Pertengahan Juni, 65.711 Desa Sudah Menerima BLT Dana Desa)