Ombudsman Ungkap 397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, ASN hingga TNI

Ombudsman RI mengungkapkan terdapat 397 komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang rangkap jabatan. Anggota Ombudsman RI Alamsyah Siregar mengatakan data tersebut didapat dari hasil konfirmasi dan verifikasi dengan Kementerian BUMN pada 2019.

“Mayoritas ada di BUMN yang tidak memberikan pendapatan signifikan, belum untung, bahkan merugi,” kata dia dalam video conference pada Minggu (28/6).

Alamsyah mengatakan, mereka yang rangkap jabatan berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif di beberapa kementerian dan non kementerian, anggota TNI yang mayoritas masih aktif, sampai anggota partai politik. Namun, komisaris yang merangkap paling banyak berasal dari ASN kementerian yakni 254 orang.

(Baca: Barisan Kader Partai di Kursi Empuk BUMN)

Alamsyah menyatakan kementerian yang paling banyak menyumbang komisaris rangkap jabatan adalah Kementerian BUMN sejumlah 55 orang ASN. Di urutan kedua berasal dari Kementerian Keuangan sebanyak 42 orang ASN.

Sementara komisaris BUMN yang berasal dari kalangan TNI sebanyak 27 orang, Polri 13 orang, dan Kejaksaan 12 orang. Bahkan menurut Alamsyah, ada dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 4 orang.

“Apakah kita mau berargumen kita bisa menjaga etika, sampai lembaga pengawas pun harus rangkap jabatan jadi komisaris,” kata dia.

Alamsyah menyatakan, para komisaris tersebut juga rangkap penghasilan. Hal ini menurutnya bisa memicu konflik kepentingan antara BUMN dan lembaga lain tempat komisaris tersebut juga menjabat. 

(Baca: Fadli Rahman, Komisaris Milenial Subholding Pertamina Hulu Energi)

Alamsyah mengilustrasikan apabila seorang ASN pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) rangkap jabatan dengan menjadi komisaris di BUMN bidang infrastuktur,  maka beragam proyek pembangunan bisa dimenangkan oleh BUMN tertentu.

“Pemerintah pura-pura tidak tahu. Ini juga rangkap penghasilan. Dibiarkan terus konflik kepentingan makin besar, pelan-pelan meluas,” kata Alamsyah.

Menurut Alamsyah, temuan ini menjadi catatan yang akan diberikan Ombudsman RI ke depannya pada pemerintah.  Ombudsman RI pun akan fokus pada perbaikan sistem dan tidak menyinggung masalah perombakan posisi komisaris.

Meskipun data yang masuk ke Ombudsman baru sebatas 2019, tapi menurut Alamsyah, di 2020 mekanisme perekrutan komisaris BUMN masih berulang. “Nanti Ombudsman berikan saran, karena hal ini jadi fundamental,” kata Alamsyah.

Sebelumnya, Katadata.co.id mencatat sejumlah komisaris BUMN berasal dari partai politik. Salah satunya adalah Rizal Malarangeng yang menjabat sebagai komisaris Telkom. Ia adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar. 

(Baca: Tak Hanya Angkat Fajrin, Erick Rombak Total Manajemen Telkom)