Ragam Masalah Penyaluran Bansos Covid-19 yang Jadi Sorotan Jokowi

Pemberian bantuan sosial atau bansos covid-19 oleh pemerintah sudah berjalan lebih kurang empat bulan. Namun, masalah masih terus terjadi dalam praktiknya. Mulai dari tak tepat sasaran sampai pemotongan bansos.

Permasalahan pendataan bansos covid-19 yang membuat penyalurannya tak tepat sasaran salah satunya terungkap saat Komisi VIII DPR RI melalukan kunjungan spesifik ke Provinsi Banten pada 30 Juni lalu. Temuan di lapangan menunjukkan Pegawai Negeri Sipil hingga anggota dewan terdata menjadi penerima bansos.

“Kemudian ada orang kaya yang terdaftar, meski hanya beberapa persen saja ini akan mengganggu rasa keadilan masyarakat,” kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Sutanto, Selasa (30/6) seperti dilansir Antara.

Permasalahan ini, kata Yandri, bisa menciptakan polemik di masyarakat ke depannya. Oleh karena itu, ia meminta Pemprov Banten segera membenahi kesalahan ini dan mengevaluasi lagi kinerja mereka agar ke depan bisa lebih baik.

(Baca: Wagub DKI Akui Pemerintah Masih Lemah Soal Pendataan Bansos)

Perkara lain yang terkait dengan pendataan, adalah kasus membusuknya 300 kilogram telur ayam bansos dari Pemprov Jawa Barat di Gudang Balai Rakyat, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok pada 29 Juni. Seluruh telur tersebut pun akhirnya dimusnahkan demi menghindari penyakit.

Kepala Kantor Pos Depok Diki Hendrawansah yang menjadi penyalur bansos menyatakan, seluruh telur tersebut adalah sisa bansos yang tak tersalurkan lantaran kerancuan data penerima. Melansir Antara, ia mengaku telah mengikuti data yang ada, tapi ternyata banyak alamat penerima bansos tak akurat.

Selain telur bususk, ada juga sekitar 4.200 paket sembako yang belum tersalurkan dan berpeluang tak layak konsumsi. Diki pun menyatakan akan mengembalikan paket bansos yang tersisa ke Pemprov Jawa Barat.

Peristiwa telur busuk juga terjadi di Desa Padawaras, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya pada 16 Juni. Telur ini adalah limpahan sisa dari Indramayu yang telah menyelesaikan penyaluran bansos. Bulog Drive Jabar pun akhirnya mengganti seluruh telur tersebut.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak pada 1 Juli lalu pun mengungkap jutaan nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak bisa divalidasi. Ia menduga seluruh data tersebut invalid. Menurutnya ini berpotensi mengakibatkan tumpang tindih data penerima bansos covid-19.

“Tanpa NIK yang valid, kita tidak bisa menentukan nomor KK yang valid,” kata Emil.

(Baca: Ada Pelonggaran PSBB, Pemprov Jakarta Kurangi Penerima Bansos Sembako)

Di samping itu, pemotongan bansos juga terjadi. Hal ini terungkap dari temuan Polri yang disampaikan pada 19 Juni lalu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Awi Setiyono menyatakan enam kasus terjadi di wilayah Polda Sumatera Utara dan dua kasus di wilayah Polda Banten.

“Sebata situ, proses masih berlanjut,” kata Awi.

Dari seluruh kasus tesebut, menurut Awi, terdapat kasus-kasus pemotongan dalam jumlah kecil yang tak akan ditindaklanjuti. Misalnya pemotongan sejumlah Rp 50 ribu-Rp 100 ribu yang menurutnya telah diselesaikan di luar mekanisme hukum. “Karena kami berharap bansos ini tepat sasaran,” ujarnya.

Awi menyatakan pemotongan bansos dilakukan oleh perangkat desa. Namun, menurutnya, dari hasil penyelidikan diketahui hal ini dilakukan dengan maksud keadilan bagi yang tidak menerima bansos dan telah disetujui oleh penerima terdaftar.

Selain itu, pemotongan pun dilakukan untuk uang lelah para oknum Ketua RT dan perangkat desa lainnya. Sementara tindakan lain adalah pengurangan timbangan paket sembako. “Sampai saat ini petugas masih menyelidiki dengan pengumpulan fakta,” kata Awi.

(Baca: Bolong Bansos Pemerintah di Kelas Menengah Bawah)

Menjadi Sorotan Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pidatonya di rapat paripurna kabinet pada 18 Juni lalu sempat menyoroti penyaluran bansos covid-19. Menurutnya penyaluran bansos “ini harusnya 100% sudah disalurkan” tapi yang terjadi masih lumayan. Ia pun meminta menteri-menteri di kabinetnya bekerja luar biasa dalam menangani krisis covid-19.

Sebelumnya, pada 15 Juni, Jokowi meminta para penegak hukum untuk tidak membiarkan para pejabat yang mengelola anggaran salah dalam bertindak, khususnya terkait penganan covid-19. Namun, ia ingin penegak hukum mengedepankan pencegahan ketimbang penindakan.

“Kalau ada potensi masalah segera ingatkan. Jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok,” kata Jokowi melalui video daring.

(Baca: Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet, Kinerja Beberapa Sektor Disorot)

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan ketidaktepatan pendataan lantaran pemerintah daerah tak disiplin memperbaharui data kemiskinan di wilayahnya. Akibatnya intervensi pemerintah pusat untuk penyaluran dana bansos tidak akurat.

“Kemiskinan itu antara lain dengan cara menggunakan garis kemiskinan nasional tetapi setiap daerah juga memiliki garis kemiskinan yang berbeda,” kata Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (1/7).

Dalam kesempatan sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar menyatakan 70.546 desa telah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa. Jumlah ini setara dengan 94% dari total desa di negeri ini, yakni 74.835.

“Adapaun untuk penerima manfaat BLT Dana Desa sebanyak 7.502.589 KPM,” kata Halim.