Disentil Jokowi, Kemenhan Klaim Anggaran untuk Alutsista di Bawah 20%
Presiden Jokowi mengingatkan menteri kabinet memprioritaskan belanja dalam negeri untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tahun ini. Peringatan khusus disampaikan kepada Kementerian Pertahanan yang memiliki anggaran terbesar.
Namun, Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, anggaran Kementerian Pertahanan mayoritas dibelanjakan di dalam negeri. "Belanja Kementerian Pertahanan secara agregat maka 85% dibelanjakan di dalam negeri," kata Dahnil ketika dihubungi Katadata.co.id, Kamis (9/7).
Perinciannya, dari total anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 117 triliun pada 2020, 55% dipakai untuk belanja prajurit TNI dan ASN. Kemudian, sebesar 20% dari anggaran tersebut digunakan untuk operasional dan perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). "Ditambah saat ini juga fokus back up penanganan Covid-19," kata Dahnil.
(Baca: Jokowi Larang Impor Alat Medis hingga Alutsista)
Dari alokasi anggaran untuk alutsista, kata Dahnil, Kementerian Pertahanan memprioritaskan belanja di dalam negeri. Bila kebutuhan alutsista tersebut tak tersedia di Tanah Air, baru Kementerian Pertahanan mengimpornya dari luar negeri. Hal itu, lanjut Dahnil, dilakukan dengan skema joint production.
Dengan demikian, ada alih teknologi dari alutsista yang dibeli dari luar negeri. "Baru sisanya bila mendesak dan harus segera dan tidak ada substitusinya tentu kita beli dari negara produsen alutsista di luar negeri," kata Dahnil.
Badan Pusat Statistik menyebutkan pada Januari-Maret 2020 impor senjata dan amunisi sebesar US$ 207,7 juta, naik hingga 606,5% dari periode sebelumnya yang hanya US$ 29,4 juta, seperti dalam databoks berikut ini:
Jokowi sebelumnya meminta Prabowo menyetop dulu pembelanjaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari luar negeri. Jokowi meminta Prabowo memprioritaskan pembelian alutsista lokal seperti dari PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, atau PT PAL.
Nantinya, belanja alutsista itu harus dalam bentuk tunai dari APBN. "Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," kata Jokowi.
Selain Kementerian Pertahanan, Jokowi juga memerintahkan kementerian yang memiliki anggaran besar merealisasikan penyerapan anggaran, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, dan Polri.
Menurutnya, belanja pemerintah menjadi penggerak utama bagi perekonomian Indonesia di kuartal ketiga 2020. "Begitu kuartal ketiga bisa mengungkit ke plus (pertumbuhan ekonomi), ya sudah kuartal keempat lebih mudah. Tahun depan insyaAllah juga akan lebih mudah," kata dia.
(Baca: Indonesia Bakal Beli Pesawat Angkut Militer MV-22 Osprey Rp 28,76 T)