Palsukan Identitas, Peserta Kartu Prakerja Dapat Dituntut Ganti Rugi
Manajemen Pelaksana kartu prakerja dapat menuntut ganti rugi kepada peserta bila terbukti melakukan pemalsuan identitas. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, tuntutan ganti rugi bisa dilakukan oleh Manajemen Pelaksana atau bantuan kejaksaan.
"Tuntutan ganti rugi bisa dilakukan oleh manajemen pelaksana atau manajemen dapat minta bantuan kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara," kata Elen di kantornya, Senin (13/7).
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020. Aturan tersebut merevisi Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.
Dalam Pasal 31 C Perpres terbaru, penerima Kartu Prakerja tidak diperbolehkan bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, kepala desa dan perangkatnya, direksi, komisaris, serta dewan pengawas BUMN atau BUMD.
(Baca: Survei TNP2K: 96% Peserta Menilai Kartu Prakerja Berguna)
Bila terdapat di antara pihak-pihak tersebut menerima bantuan, mereka wajb mengembalikan bantuan atau insentif tersebut kepada negara. Pengembalian insentif tersebut ditentukan selambat-lambatnya 60 hari.
Kemudian dalam Pasal 31 D, Manajemen Pelaksana dapat mengajukan tuntutan pidana kepada penerima kartu prakerja yang dengan sengaja memalsukan identitas dan data pribadi. Tuntutan itu dapat digabungkan dengan permintaan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Elen pun mengatakan, pengaturan tersebut berlaku ke depan. Ini artinya, ketentuan yang belum tercantum dalam Perpres 36/2020 tetapi dimuat dalam Perpres 76/2020 hanya berlaku sejak aturan terbaru diterbitkan.
Adapun pelanggaran yang dilakukan secara umum tetap berlaku meskipun tidak tercantum dalam Perpres 36/2020, seperti pemalsuan identitas. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(Baca: Jokowi Teken Perpres Baru, Penerima Kartu Prakerja Palsu Bisa Dipidana)
Perpres Nomor 76 Tahun 2020 merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas program kartu prakerja. Perpres ini telah mengikuti rekomendasi, masukan, dan catatan perbaikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perpres ini juga menegaskan hasil evaluasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pendapat hukum dari Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal tersebut, pemberian dan pelaksanaan manfaat serta pemilihan Platform Digital dan Lembaga Pelatihan tidak termasuk dalam lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Namun, Manajemen Pelaksana akan memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang jasa pemerintah, yang akan diatur lebih lanjut dalam perubahan Permenko 3 Tahun 2020.
Survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menemukan sebanyak 4.105 responden menggunakan insentif dalam Kartu Prakerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian responden juga memakainya sebagai modal usaha (1.228 orang) dan biaya mencari kerja (1.101 orang), seperti terlihat dalam databoks di bawah ini.