Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru yang bertema perubahan opini publik terhadap Covid-19. Dari penelitian mereka, ada pergeseran persepsi masyarakat terhadap penanganan dampak virus corona dari sebelumnya kesehatan menjadi ekonomi.
Penelitian dilakukan pada 1.200 responden dengan wawancara lewat telepon tanggal 13 sampai 16 Juli lalu. Survei ini memiliki tingkat toleransi kesalahan 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Dari hasil survei, sebanyak 47,9% responden menyatakan pemerintah sebaiknya fokus pada masalah ekonomi. Sedangkan 45% berharap regulator lebih menekankan perbaikan sektor kesehatan. Adapun 7% mengatakan tidak tahu atau tak menjawab.
Sebagai perbandingan, pada bulan Mei lalu 60,7% responden menganggap pemerintah perlu fokus pada sektor kesehatan. Sedangkan masyarakat yang memprioritaskan pembenahan ekonomi hanya 33,9%.
“Artinya ada perbedaan luar biasa dalam dua bulan terakhir buat masyarakat yang mulai bergeser dari public health ke ekonomi,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual, (21/7).
Burhanuddin mengatakan fenomena ini sedikit mengkhawatirkan mengingat kasus Covid-19 RI terus meningkat hingga melampaui Tiongkok. Namun di sisi lain mereka memerlukan pemasukan. “Agak mengkhawatirkan terutama kalau masyarakat tak bisa stay at home karena kebutuhan ekonomi,” katanya.
Dari survei Indikator, 69,2% masyarakat masih menganggap kondisi ekonomi saat ini buruk dan sangat buruk. Namun responden yang menganggap ekonomi rumah tangganya lebih buruk ketimbang tahun lalu menurun dari 83,7% pada Mei 2020 menjadi 71,5% bulan ini.
Burhanuddin menduga kondisi perbaikan persepsi ini dikarenakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai dilonggarkan pemerintah. Dari hasil survei, 60,6% masyarakat menganggap pembatasan sudah cukup dan bisa dihentikan agar ekonomi berjalan.
“Sedangkan yang meminta PSBB sudah cukup agar ekonomi berjalan pada bukan Mei itu hanya 43,1%,” kata Burhanuddin.
Sekretaris Jenderal PDI perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan perubahan pandangan responden sebenarnya telah diakomodir oleh Presiden Joko Widodo. “Ekonomi dan kesehatan itu satu kesatuan,” katanya.
Sedangkan dokter spesialis paru dan juru bicara RSUP Persahabatan Erlina Burhan berharap protokol kesehatan harus berjalan meski ekonomi berjalan. Beberapa yang menjadi sorotan adalah transportasi umum, perkantoran hingga objek wisata.
“Protokol mutlak dilaksanakan dan pelaksanaannya harus ada pemantauan,” kata Erlina.