Tolak Omnibus Law, Serikat Buruh Bakal Demonstrasi Setiap Pekan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI bakal menggelar demonstrasi setiap pekan untuk menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Ombibus Law Cipta Kerja. Buruh juga menuntut perusahaan untuk menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dengan alasan pandemi corona.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi protes akan digelar di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta dan Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Aksi itu bakal berlangsung hingga Panitia Kerja Badan Legislasi (Panja Baleg) menghentikan pembahasan Omnibus Law.
"Ini merupakan reaksi terhadap sikap DPR RI yang keras kepala dan tidak peduli, khususnya Panja Baleg Pembahasan RUU Cipta Kerja dan Kemenko yang ngotot omnibus law tetap dibahas saat pandemi," kata Said dalam siaran pers, Rabu (29/7).
Said juga mengatakan serikat buruh akan menggelar aksi serupa di 20 provinsi secara bergelombang. Puncaknya akan terjadi demonstrasi besar-besaran pada 14 Agustus 2020 yang bertepatan dengan pembukaan Sidang Paripurna.
Diperkirakan buruh yang datang mengepung Gedung Parlemen mencapai ribuan orang yang terdiri dari serikat buruh di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. "Jika DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan omnibus law yang tidak berpihak pada buruh dan rakyat kecil, bisa dipastikan gelombang massa aksi semakin besar," kata dia.
Said pun menjelaskan poin-poin mendasar dari ombibus law yang dinilai merugikan kaum buruh, di antaranya penghapusan upah minimum, serta risiko pengurangan nilai pesangon dengan menghilangkan uang penggantian hak dan penghargaan masa kerja.
Ada pula penggunaan buruh outsorcing atau buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif, penghapusan beberapa jenis hak cuti buruh, serta penghapusan hak upah saat cuti. Potensi PHK sepihak pun akan lebih besar jika beleid itu disahkan.
Sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Faisal Basri, menuding pemerintah salah diagnosa saat menyusun ombibus law. Pemerintah berdalih aturan tersebut dapat meningkatkan investasi.
Menurut Faisal, realisasi investasi Indonesia sebenarnya tidak terlalu buruk. Dia pun menduga RUU tersebut sebagai pesanan dari kelompok elit atau oligarki untuk menyedot sumber daya alam yang ada di Tanah Air.
"Ada dimensi yang di luar kemampuan kita untuk menata ini semua dan omnibus law itu salah kaprah," kata Faisal dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (27/7).
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Indonesia pada 2019 sebesar Rp 809,6 triliun. Angka itu melampaui target sebesar Rp 792 triliun.
Sedangkan realisasi investasi Indonesia selama lima tahun terakhir naik hingga 48,4% dari realisasi 2015 yang sebesar Rp 545,4 triliun. Realisasi investasi tahun lalu juga lebih tinggi 12,24% dari 2018 sebesar Rp 721,3 triliun.
Kontribusi terbesar berasal dari penanaman modal asing (PMA) yang mencapai Rp 423,1 triliun, naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya Rp 392,7 triliun. Sedangkan realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 386,5 triliun, naik 17,6% dibandingkan tahun sebelumnya Rp 328,6 triliun.