Jakarta Provinsi Paling Demokratis, Anies: Rekor Tertinggi 11 Tahun

Indeks demokrasi Indonesia (IDI) 2019 yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi paling demokratis di Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun bersyukur atas torehan yang berhasil memecahkan rekor selama 11 tahun penghitungan.

Anies mengatakan, di 2019 capaian indeks demokrasi Jakarta berada di level 88,29 dengan predikat kinerja baik, meningkat 3,21 poin dibandingkan 2018 yang sebesar 85,08. Peningkatan ini didorong oleh adanya perbaikan pada aspek-aspek hak politik yang meningkat dari 75,43 pada 2018 menjadi 83,86 atau naik 8,43 poin pada 2019.

"Alhamdulillah, ini untuk kesekian kalinya DKI Jakarta kembali dinilai sebagai provinsi paling demokratis," kata Anies melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, dikutip Rabu (5/8).

Adapun metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data. Pertama, review surat kabar lokal. Kedua, review dokumen berupa peraturan daerah, peraturan gubernur, dan lain sebagainya. Ketiga, focus grup discussion (FGD). Terakhir, wawancara mendalam.

Anies mengatakan, untuk capaian aspek lembaga demokrasi di tahun 2019 juga meninkat 4,07 poin dari 87,82 menjadi 91,89 poin. Hal ini terjadi karena adanya perbaikan transparansi anggaran.

Sedangkan dari sisi kebebasan berkeyakinan, Anies mengklaim mendapatkan nilai sempurna yakni 100. "Sekalipun capaian indeks demokrasi di tahun ini sudah cukup tinggi, namun masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah," kata dia.

Lebih lanjut, Anies menjelaskan, pengukuran indeks demokrasi tak hanya dilakukan dari sisi kinerja pemerintah. Melainkan juga kinerja masyarakat sipil, lembaga legislasi, partai politik, penegakan hukum dan pengadilan. "Oleh karena itu, capaian ini merupakan hasil usaha kita semua di Jakarta," kata dia.

Capaian ini turut melengkapi capaian Jakarta sebagai provinsi dengan pembangunan manusia terbaik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) jakarta pada Februari menjadi yang tertinggi di Indonesia 80,76. Ibu kota Indonesia ini juga menjadi satu-satunya provinsi dengan status sangat tinggi.

Sementara, mayoritas provinsi di Indonesia ada di status tinggi, dengan kisaran IPM mulai dari 70 hingga kurang dari 80. Adapun IPM Indonesia secara nasional sebesar 71,92 dan berstatus tinggi pada 2019. Namun, angka itu hanya naik 0,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu Papua dan Papua Barat tercatat sebagai provinsi dengan IPM paling rendah, masing-masing mendapat skor 64,7 dan 60,84. Keduanya berada di status sedang.