Menekan Klaster Corona Perkantoran dengan Tarik Rem PSBB Versi Anies

Gubernur DKI Anies Baswedan menginjak rem darurat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota. Pendorongnya penularan Covid-19 di Jakarta yang terus  menanjak.

Namun berbeda dengan PSBB pertama yang mengunci pergerakan penduduk, Anies kali ini menyasar pembatasan pada aktivitas perkantoran yang dianggap sebagai biang keladi melonjaknya infeksi corona.

“Yang paling banyak itu kan memang perkantoran, karena itu paling banyak mengatur (aktivitas) di perkantoran." kata Anies, Sabtu (12/9) kepada wartawan.

Dari data Pemprov DKI, hingga 7 September, perkantoran swasta masih menjadi penyumbang terbanyak klaster Covid-19 di Jakarta yakni 102. Di bawahnya, ada lingkungan Pemda dengan 82 klaster corona.

Sedangkan total kasus Covid-19 di Jakarta hingga Senin (14/9) mencapai 55.099 orang atau tertinggi di RI. Adapun, dari data Pemprov DKI Jakarta, rata-rata kenaikan pasien corona di DKI sejak 30 Agustus hingga hari ini mencapai 1.110 orang per hari.

Anies lantas mengatur langkah yang paling ketat dalam membatasi pergerakan masyarakat di lingkungan perkantoran. Dalam PSBB tahap pertama, 11 bidang strategis masih diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas penuh. Namun saat ini kapasitasnya dikurangi hingga 50%.

Begitu pula Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengurus sektor strategis juga hanya 50% beroperasi. Sedangkan kapasitas instansi pemerintah pusat maupun daerah dibatasi hanya 25% dari sebelumnya 50% pada PSBB jilid pertama

Berbeda dengan perkantoran, Pemprov relatif tak mengubah beberapa ketentuan dalam mobilitas warga. Mereka tak menerapkan lagi Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) DKI Jakarta. Ojek juga hingga saat ini masih dibolehkan beroperasi.

Meski demikian, ahli menganggap kebijakan rem darurat ini berpotensi tak efektif menurunkan kasus Covid-19 di ibu kota secara signifikan. Sebab, ada sektor-sektor seperti perdagangan yang masih dibiarkan buka.

“Sehingga yang tidak terdeteksi tak akan ketahuan walaupun angka tesnya lebih banyak,” kata Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko kepada Katadata.co.id, Senin (14/9).

Miko juga menganggap edukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19 menjadi kunci sukses pengendalian corona. Dia khawatir jika masyarakat masih lengah, klaster yang sebelumnya banyak berada di perkantoran akan pindah ke perumahan. “PSBB pertama dan sekarang sangat tergantung kepada kedisiplinan masyarakat,” katanya.

Sedangkan dari segi tes, penelusuran kontak, dan perawatan, DKI telah mengerjakan tiga hal dengan maksimal. Hanya saja Miko berharap Anies dapat menerbitkan payung hukum untuk memudahkan isolasi kasus positif.

“Jadi jangan imbauan, tapi buat aturan agar masyarakat mau diisolasi di fasilitas kesehatan miik pemerintah,” katanya.

Sedangkan epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman juga beranggapan PSBB saat ini tak terjadi pada situasi ideal. Ini lantaran pemerintah mempertimbangkan dampak lain seperti sosial dan ekonomi. “Saat ini dosis (PSBB) merupakan kompromi dengan berbagai sektor,” kata Dicky.

Meski terkendala situasi, Anies masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan tes dan penelusuran kontak selama PSBB. Dicky menjelaskan salah satu hal yang dapat dijalankan adalah menjalankan tes kepada seluruh pegawai dan karyawan yang tetap masuk kantor.

“Jadi 25% hingga 50% itu aman semua. Itu seharusnya menjadi protokol utama dan bukan memakai masker saja,” katanya.

Dengan memacu tes, maka diharapkan tingkat positif kasus Covid-19 di ibu kota bisa mencapai angka di bawah 10%. Selain itu Dicky berharap Anies membenahi pelacakan kasus paling tidak mencapai 24 orang dari tiap satu pasien positif.

“Masih bisa diperbaiki, tapi harus dipahami dan didukung semua pihak terutama pemerintah pusat,” katanya.

Kompromi Usai Silang Pendapat

Langkah Anies ini juga sempat menimbulkan silang pendapat dengan pemerintah pusat. Anies awalnya meminta seluruh kantor di ibu kota melaksanakan lagi work from home (WFH) alias bekerja dari rumah kepada seluruh pegawainya. “Perkantoran yang di gedung tidak diizinkan beroperasi,” katanya.

Namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpendapat pembatasan kegiatan kantor bisa diterapkan sebesar 50%. “Pemerintah terus mendorong bahwa sektor-sektor produktif tetap berjalan dan menjaga protokol pencegahan Covid-19," ujar Airlangga beberapa hari lalu.

Silang pendapat ini berakhir usai Anies bertemu dengan Airlangga dan sejumlah kepala daerah penyangga Jakarta akhir pekan lalu. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu akhirnya memutuskan PSBB tetap berjalan dengan pembatasan kapasitas kantor.

Sedangkan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menganggap langkah Anies ini merupakan kompromi terbaik yang dapat tercapai. Apalagi tak seluruh kegiatan ekonomi menghentikan aktivitasnya.

“Menurut saya tepat karena sudah dianalisa dan paling banyak memang terjadi di gedung serta berkumpulnya orang tanpa gejala (OTG).” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Johnny Darmawan kepada Katadata.co.id.

Johnny juga mendukung pengetatan PSBB lantaran penerapan protokol kesehatan masih sulit dilakukan. Dia lalu menyampaikan pesan kepada koleganya sesama pengusaha. “Pengusaha harus menyadari kalau tidak disiplin akan repot,” kata dia.