Pemerintah Siapkan 4 Jurus Tarik Investor yang Hengkang dari Tiongkok
Pemerintah menyiapkan empat langkah guna menggantikan posisi Tiongkok sebagai tujuan investasi banyak negara. Apalagi menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, banyak perusahaan akan hengkang dari Negeri Panda ke Asia Tenggara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonoman Airlangga Hartarto mengatakan langkah pertama adalah menyelesaikan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dia mengatakan aturan sapu jagat ini dirancang untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi.
“Sekaligus peningkatan produktivitas kerja dan peningkatan investasi,” kata Airlangga dalam dalam HSBC Economic Forum, Rabu (16/9).
Kedua adalah menyusun daftar prioritas investasi dengan kriteria industri berorientasi ekspor, substitusi impor, padat karya, padat modal, teknologi tinggi, dan berbasis digital. “Diharapkan dapat menarik investasi besar tapi berkualitas,” kata Airlangga.
Ketiga, mengembangkan koridor ekonomi di sepanjang Pulau Jawa bagian Utara untuk mendorong industri. Airlangga menjelaskan hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa Jawa adalah penyumbang 38,7% produk domestik bruto RI. “Selain itu menyumbangkan 53,5% terhadap sektor industri nasional,” katanya.
Keempat adalah merancang inisiatif pembangunan super hub sebagai sentra produksi, perdagangan, teknologi, dan finansial. Airlangga menjelaskan ada lima wilayah yang disiapkan sebagai klaster besar investasi.
Kelimanyaadalah koridor Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, Batam-Bintan-Karimun-Tanjung Pinang, kawasan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, dan Segitiga Rebana di Jawa Barat.
“Pengembangan industri berbasis kluster melalui super hub diharapkan dapat meningkatkan pemerataaan ekonomi antar daerah.” Kata Ketua Umum Partai Golkar itu.
Airlangga mengatakan dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), paling tidak ada 143 perusahaan dari Amerika Serikat, Korea Selatan, hingga Jepang yang siap masuk RI. Oleh sebab itu Pemerintah akan mempersiapkan kemampuan menampung investasi.
"
Di kesempatan yang sama, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan ada tiga permasalahan yang menghambat investasi yaitu tumpang tindih regulasi, arogansi birokrasi antar kementerian/lembaga, dan persoalan tanah. "Namun sekarang yang berhak mengeluarkan izin usaha BKPM. Ini strategi yang mampu kami dorong," katanya.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan kawasan industri Batang kepada para investor. Bahlil mengklaim harga tanah di kawasan tersebut berkisar Rp 500 ribu-600 ribu atau lebih murah ketimbang Vietnam.
Dia juga mengatakan upah tenaga kerja di wilayah tersebut hanya Rp 2 juta per bulan. Selain itu berbagai infrastruktur di kawasan industri Batang juga telah tersedia, seperti jalan tol sepanjang 250 meter, kereta barang, dan pelabuhan.
Saat ini, lanjut dia, sudah ada tiga perusahaan besar dengan total luas 140 hektare yang akan masuk ke Batang. "Ada pabrik kaca, otomotif, dan baterai. Sebagian launching akhir tahun ini," ujar Bahlil.