Pandemi Pukul UMKM, Pemerintah Kebut Penyaluran Bantuan ke Daerah
Pandemi Covid-19 menjadi pukulan berat bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tak hanya di Jakarta, kondisi ini juga terjadi di berbagai daerah.
Di daerah yang ekonominya mengandalkan pariwisata seperti Yogyakarta, ada banyak UMKM yang bergerak di sektor kreatif. Berkurangnya kunjungan wisatawan membuat mereka harus berjuang untuk menyambung napas.
"Sebagian besar kondisinya hampir sekarat, dana kecil dan ngos-ngosan. Jadi bertahan 2 bulan ke depan," kata perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Yogyakarta, Bambang Soeroso dalam Coaching Clinic Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara virtual di Yogyakarta, Senin (21/8).
Berikut adalah Databoks yang menggambarkan hasil survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC). Sebanyak 62,6% yakin bisnisnya dapat berjalan lebih dari satu tahun sejak pandemi Maret 2020. Ironisnya, tetap terdapat sekitar 20% UMKM berpotensi gulung tikar sebelum September mendatang.
Secara nasional, 50% dari 60 juta UMKM Indonesia menyerap 116 juta pekerja. Selain itu, UMKM memberikan sumbangan besar sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Guna menekan dampak sosial yang meluas, ia meminta pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM sebesar Rp 123,64 triliun. Sosialisasi perlu dilakukan, sebab masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui adanya bantuan tersebut.
Dalam kesempatan itu, ia juga mempertanyakan sejumlah syarat dalam memperoleh bantuan bagi UMKM. Menurutnya, syarat pengajuan bantuan harus dipermudah. "Karena pengusaha tidak mampu menyusun rencana bisnis seperti kondisi normal," ujar CEO Jogja Bay Waterpark ini.
Tak hanya menyalurkan bantuan modal, Bambang juga berharap pemerintah turun tangan dalam menciptakan permintaan. Sebab, di tengah daya beli masyarakat yang turun akibat pandemi, ada kekhawatitran produksi UMKM tidak terserap oleh pasar.
Bila produksi UMKM pulih, ia memperkirakan perekonomian negara juga akan meningkat. "UMKM akan menjadi penyelamat negara kalau didukung kebijakan yang konsisten," katanya.
Sedangkan, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Fadjar Hutomo mengatakan, mengatakan PEN merupakan salah satu program yang disiapkan pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian.
“Sosialisasi program PEN mempertemukan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya usaha UMKM dengan perbankan dan Bank Pembangunan Daerah (BPD)," ujar dia.
Pada tahap awal, pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun di himpunan bank negara (himbara). Hal ini diharapkan dapat mendorong penyaluran kredit pada UMKM.
Selain itu, UMKM juga didorong untuk memasarkan produk, bertransaksi, dan menjalankan kemitraan secara digital. Upaya ini diharapkan mendorong UMKM untuk mampu bersaing pada masa pandemi virus corona.
Ia mencatat, dari 60 juta UMKM, hanya 9,4 juta yang sudah go online. Angka ini akan terus didorong hingga mencapai 10 juta UMKM pada 2020.
Regional CEO Bank Mandiri VII / Jawa 2 Dessy Wahyuni mengatakan, Bank Mandiri telah menerima dana dari pemerintah sebesar Rp 10 triliun. "Khusus Yogyakarta, kami sudah salurkan Rp 1,6 triliun," kata Dessy.
Sementara, Pemimpin Wilayah BRI Yogyakarta Erizal mengatakan, dana yang ditempatkan pemerintah sebesar Rp 10 triliun. Namun, total penyaluran kredit UMKM BRI telah mencapai Rp 52 triliun hingga 31 Agustus 2020. "Di Yogyakarta kami sudah salurkan kredit Rp 4,3 triliun," katanya.