Pandemi, Jokowi Minta para Menteri Integrasikan Program bagi Desa
Pemerintah berupaya mendorong ekonomi di desa-desa yang terdampak pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya tidak membuat program terpisah-pisah untuk mendorong ekonomi desa.
Menurutnya, program yang terpisah-pisah antar kementerian akan membuahkan hasil yang tak optimal. "Saya minta ke semua kementerian jangan membuat program sendiri-sendiri yang lepas-lepas, tidak terintegrasi, tidak terpadu," kata Jokowi dalam pembukaan Rapat Terbatas Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9).
Sebagai contoh, Kementerian Desa memastikan dana desa yang digunakan produktif. Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan infrastruktur dasar di desa, sementara Kementerian Perhubungan membangun konektivitasnya.
Selanjutnya, Kementerian Sosial menangani warga yang kurang mampu. Sementara, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengurusi sektor usaha usaha kecil dan usaha mikro.
Tahun depan, pemerintah juga masih akan menganggarkan dana desa, berikut Databoksnya:
Mantan Walikota Solo tersebut mengatakan, pandemi dapat menjadi momentum untuk mengintegrasikan dan mengkonsolidasi program peningkatan ekonomi desa. "Ini momentum untuk menginstal ulang, memperbaiki, dan melakukan reformasi strategi besar transformasi ekonomi desa," katanya.
Ia menyatakan, pandemi turut menghantam masyarakat di pedesaan. Dengan adanya krisis ekonomi di perkotaan, desa akan menjadi penyangga terhadap perpindahan penduduk dari kota ke desa. "Karena itu, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian," ujar Jokowi.
Selain itu, ia juga meminta para menteri memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran dan efektif. Tak hanya itu, program padat karya tunai juga perlu dikawal untuk mengurangi penduduk desa yang kehilangan pekerjaan.
Di sisi lain, Jokowi juga berharap jajarannya dapat memperkuat daya ungkit ekonomi desa. Ini bisa dilakukan dengan mengembangkan potensi desa, seperti potensi wisata, pertanian, dan industri di desa.
Upaya yang dapat dilakukan dapat berupa pemberian akses permodalan, akses teknologi, peningkatan kemampuan, dan mendorong kerja sama antar desa untuk memperluas rantai pasok. Selain itu, pemerintah diminta memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk berkreasi dan mengembangkan potensinya. Dengan demikian, lanjut dia, pelaku usaha di desa dapat naik kelas.
Secara terpisah, Wakil Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi mengatakan, desa memiliki potensi untuk menyangga pertumbuhan ekonomi nasional pasca-pandemi Covid-19, khususnya di bidang ketahanan pangan.
"Desa ini adalah wilayah paling cepat rebound dalam pandemi Covid-19 dengan data wilayah terjangkit Covid-19 yang lebih sedikit, sehingga potensinya ekonominya masih sangat besar," kata dia.
Dia menambahkan, ekonomi pedesaan masih berpotensi dikembangkan untuk menggerakkan ekonomi pasca-pandemi. Berdasarkan catatan Kemendes per 17 Juni 2020, wilayah pedesaan saat ini sudah terdapat pertokoan dengan bangunan permanen di 6.803 desa, pasar tradisional dengan bangunan permanen di 6.236 desa, pasar tradisional dengan bangunan semi permanen di 8.780 desa dan 4.317 pasar tradisional tanpa bangunan.
Sedangkan untuk bisnis hotel dan pariwisata yang beroperasi di pedesaan setidaknya saat ada sekitar 1.709 unit. "Bayangkan itu di desa kecil ada hotel untuk penerapan desa wisata dan lain-lain," kata dia.
Sementara, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) aktif bertransaksi sebanyak 37.125 di seluruh Indonesia.
Untuk memperkuat sektor pangan, pemerintah telah menyiapkan lahan pertanian melalui program transmigrasi seluas 1,87 juta hektare dengan 509 ribu hektare di antaranya telah siap tanam. Adapun, desa pertanian pangan ada sekitar 65.325 dan pertanian non pangan sudah diterapkan di 4.704 desa.
Untuk mempercepat proses tanam dan panen, pemerintah juga telah menyiapkan program intensifikasi pertanian. "Ini untuk mengurangi ketergantungan impor bahan pangan dari negara lain," ujar dia.