Luhut Buka Peluang Rumah Sakit Asing Investasi di Indonesia

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan) sebelum mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020). Ratas tersebut membahas kesiapan dampak virus corona pada perekonomian di Indonesia.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria
21/10/2020, 18.20 WIB

Tak hanya berlibur, sebagian masyarakat kelas atas Indonesia juga kerap berobat keluar negeri. Untuk mencegah devisa mengalir keluar, pemerintah pun membuka peluang bagi jaringan rumah sakit internasional berinvestasi di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun mendekati sejumlah jaringan rumah sakit internasional untuk masuk ke Tanah Air. "Ada dari Mayo Clinic, John Hopkins, Anderson, dari Australia, ada dari Singapura, dan sebagainya," kata dia dalam acara Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Rabu (21/10).

Menurutnya, rencana tersebut juga telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Nantinya, rumah sakit tersebut akan ditempatkan di tiga lokasi, yaitu Jakarta, Bali, dan Medan.

Selain agar masyarakat tidak perlu berobat ke dalam negeri, ia juga berharap dibukanya rumah sakit asing ini mendorong alih teknologi. Kualitas dokter dan tenaga kesehatan Indonesia pun bisa ditingkatkan.

Ia pun menyatakan, setiap tahun devisa negara yang lari ke luar negeri mencapai US$ 6-7 miliar per tahun untuk berobat hingga berwisata. Namun selama pandemi, masyarakat dapat bertahan tidak ke luar negeri dalam waktu berbulan-bulan.

Kala pandemi, masyarakat lebih banyak menggunakan aplikasi kesehatan. Berikut yang tergambar di Databoks:

Dalam kesempatan tersebut, Luhut menyebutkan pemerintah tengah mendorong investasi pada sektor prioritas. Sektor prioritas itu salah satunya ialah kesehatan untuk meningkatkan otonomi kesehatan setelah mengalami hambatan impor kesehatan di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Selain itu, pemerintah juga mendorong investasi pada sektor hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan kompleksitas ekspor Indonesia, serta menurunkan ketergantungan pada harga bahan mentah. Kemudian, pengembangan baterai lithium turut menjadi sektor prioritas.

Selanjutnya, pemerintah juga mendorong investasi pada sektor infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas maritim. Terakhir, investasi pada penurunan emisi karbon juga akan didorong, terutama pada Energi Baru Terbarukan (EBT), transportasi berbasis listrik, proyek-proyek Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), dan lainnya.

UU Cipta Kerja

Adapun, pemerintah dan DPR baru mengesahkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja untuk mempermudah masuknya investasi ke Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pelaku usaha akan mendapat manfaat seperti kemudahaan dan kepastian usaha.

Kemudian insentif dan kemudahan dalam bentuk fiskal atau kepastian pelayanan dalam rangka investasi. "Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas, untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah," kata Airlangga dalam keterangannya Selasa (6/10).

Pengusaha juga akan mendapat jaminan perlindungan hukum dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi. Pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran yang menimbulkan K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) akan dikenakan sanksi pidana.

Airlangga pernah mengatakan UU Cipta Kerja dapat menarik minat investor asing masuk ke Indonesia. Saat ini ada 143 perusahaan yang berencana melakukan relokasi investasi ke Indonesia, dari Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan China. Untuk menangkap peluang relokasi tersebut, diperlukan peningkatan iklim investasi dan daya saing Indonesia.

Reporter: Rizky Alika