Pemerintah Janji Vaksinasi Covid-19 Utamakan Keselamatan Masyarakat

Pemerintah menyebut penyediaan vaksin virus corona akan dilaksanakan secara hati-hati. Proses yang ditempuh pun melibatkan berbagai organisasi kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mencontohkan proses pengadaan vaksin dalam negeri oleh Bio Farma dan Sinovac. Proses vaksin saat ini dalam tahap uji klinis ketiga dan ditargetkan rampung pada Desember 2020.

Setelah uji klinis selesai, Badan Pengawasa Obat dan Makanan (BPOM) bakal mengkaji keamanan vaksin. BPOM bakal mengkaji seluruh proses pembuatan vaksin, mulai dari pabrik bahan baku di Tiongkok hingga produksi di Indonesia. Untuk memastikan hal tersebut, BPOM bahkan mengunjungi fasilitas produksi di Tiongkok.

Setelah mengkaji sesuai prosedur, BPOM bakal mengerluarkan izin edar vaksin. Setelahnya, pemerintah baru boleh melaksanakan vaksinasi.

Selain BPOM, Pemerintah juga melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), asosiasi dokter spesialis anak, asosiasi dokter spesialis paru-paru, serta Indonesia and Techincal Advisory Group on Immunization (ITAGI). Hal itu untuk menjamin keselamatan masyarakat.

"Kehati-hatian itu yang utama karena ini melibatkan masyarakat, dan pemerintah tidak ingin ada efek samping," ujar Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan kanal Youtube BNBP Indonesia pada Kamis (22/10).

Sejauh ini, pemerintah belum menentapkan skema pelaksanaan vaksin. Meski begitu, pemerintah akan mempriotitaskan vaksin tahap pertama kepada dokter, perawat, dan aparat penengak hukum.

Adapun daerah yang menjadi prioritas yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Aceh, Papua, dan Papua Barat. "Tapi itu akan dievalusi, tergantung efektivitasnya, sambil menunggu roadmap dan izin edar dari BPOM," kata dia.

Lebih lanjut, dia mengimbau masyarakt tetap patuhi protokol kesehatan sebelum vaksin tersedia. Seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak serta menghindari kerumunan.