Ikut Prosedur, Jokowi Minta Vaksinasi Corona Tak Buru-buru Dilakukan

Presiden Joko Widodo memerintahkan agar vaksinasi Covid-19 tak terburu-buru dilakukan tanpa mengikuti standar kesehatan yang tepat. Ini lantaran aspek keamanan vaksin menjadi perhatian utama masyarakat, pakar, maupun peneliti.

Selain itu persoalan standar keamanan dan kesehatan dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap vaksin corona. Oleh sebab itu seluruh proses pengujian harus dilakukan lewat kaidah ilmu pengetahuan.

"Kalau tidak, ada satu saja bermasalah bisa menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini," kata Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10).

Jokowi mengatakan memang saat ini semua negara sedang berlomba untuk mengembangkan vaksin demi memutus rantai penularan corona.  Meski demikian ia ingin agar tidak ada persepsi bahwa pemerintah terburu-buru tanpa mengikuti koridor ilmiah. “Ini menyangkut banyak aspek yang harus dipersiapkan secara matang,” katanya.

Tak hanya itu, ia berharap vaksin dapat tersedia dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Antivirus tersebut sebenarnya akan disediakan secara gratis untuk kelompok tertentu dan berbayar untuk masyarakat yang mampu.

“Biaya pelaksanaan vaksinasi mandiri harus dihitung denga cermat dan disiapkan atura sejak awal,” katanya.

Selanjutnya, Jokowi memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate menyiapkan strategi komunikasi terkait vaksin kepada masyarakat.

Komunikasi tersebut dapat memaparkan manfaat dan peta jalan vaksinasi secara komprehensif kepada masyarakat. "Jadi tidak ada disinformasi dan berita hoaks dari berbagai platform di media yang ada," kata dia.

Selain itu, Jokowi meminta organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) Muhammadiyah mendapatkan penjelasan gamblang soal vaksin. Dengan demikian, masyarakat dapat meyakini kehalalan vaksin Covid-19.

Dalam rapat tersebut, Jokowi juga memerintahkan para menteri untuk menyusun linimasa pelaksanaan vaksin sesuai dengan ketersediaan infrastruktur, jalur distribusi, dan interval pemberian vaksin per wilayah. "Buat detail sekali. Daerah ini kapan. Siapa yang dapat," katanya.

Terakhir, mantan Wali Kota Solo itu juga berharap adanya simulasi pelatihan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, tenaga keamanan, dan relawan.

Isu terkait keamanan vaksin mengemuka usai 48 orang di Korea Selatan meninggal dunia setelah vaksinasi influenza. Tak hanya itu, perusahaan farmasi AstraZeneca sempat menghentikan pengujian kandidat antivirus Covid-19 setelah kematian satu relawan uji klinis.

Sebelumnya, Jokowi meminta para kepala daerah untuk mendorong penggunaan masker oleh masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum patuh dalam menggunakan masker. 

Karena itu pemakaian masker mesti disosialisasikan secara massif. Hal tersebut perlu didukung oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di daerah, TNI, dan Polri. Selain itu, masyarakat mesti tetap menjaga jarak dalam beraktivitas dan menjauhi kerumunan, serta sering mencuci tangan dengan sabun.