Literasi Keuangan Digital Rendah, Jokowi Minta Fintech Perluas Peran
Presiden Joko Widodo menyoroti masih rendahnya akses keuangan digital di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, Presiden mengatakan pengembangan teknologi finansial sebagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Jokowi mengatakan literasi keuangan digital masyarakat RI baru mencapai 35,5%. Selain itu, jumlah masyarakat yang pernah menggunakan layanan digital masih sedikit, hanya 31,26%.
"Masih banyak masyarakat yang pakai layanan keuangan informal," kata Jokowi dalam pembukaan Indonesia Fintech Summit 2020, Rabu (11/11).
Di sisi lain, indeks inklusi keuangan Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya. Pada 2019, indeks inklusi keuangan di Indonesia mencapai 76%, lebih rendah dibandingkan Singapura sebesar 86%, Malaysia 85%, dan Thailand 82%.
Oleh sebab itu Presiden berharap, perusahaan teknologi finansial (tekfin) tidak hanya berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan pembayaran online, namun juga sebagai penggerak utama literasi keuangan digital masyarakat.
Tak hanya itu, mereka juga dapat menjadi pendamping perencana keuangan masyarakat serta memperluas peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam akses pemasaran e-commerce.
"Para inovator harus mengembangkan diri terus menerus untuk jalankan fungsi agregator, memberikan layanan equity crowdfunding dan project financing," ujar dia.
Jokowi juga menjelaskan selama ini industri tekfin telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Pada 2020, kontribusi tekfin pada penyaluran pinjaman nasional mencapai Rp 128,7 triliun, meningkat 113% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sedangkan hingga September 2020, ada 89 penyelenggara tekfin yang telah berkontribusi sebesar Rp 9,87 triliun pada transaksi layanan jasa keuangan Indonesia. Sementara, Rp 15,5 triliun telah disalurkan penyelenggara fintech equity crowdfunding berizin. "Ini perkembangan luar biasa," katanya.
Namun, ia menyoroti masih ada sejumlah risiko dalam sektor keuangan digital. Beberapa di antaranya seperti misinformasi, kesalahan pada transaksi , serta penyalahgunaan data pribadi. Terlebih lagi, regulasi keuangan non bank tidak ketat seperti regulasi perbankan.
Oleh karena itu, Jokowi meminta pelaku tekfin memperkuat tata kelola yang baik dan akuntabel serta mitigasi berbagai risiko. Dengan cara tersebut, industri tekfin dapat memberikan layanan yang aman bagi masyarakat. "Serta memberikan kontribusi besar bagi pengembangan UMKM dan perekonomian nasional," kata Jokowi.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan nasional saat ini masih berada di level 76,2%. OJK menargetkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 90% di 2024.
Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Anung Herlianto pun menyebutkan, transkasi menggunaan layanan bank berbasis aplikasi atau mobile banking.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), transaksi digital meningkat 37,8% dibandingkan sebelum adanya pandemi Covid-19. Penggunaan uang elektronik naik 65%, sementara ATM, kartu debit dan kredit turun sekitar 18,9%. "Di era pandemi akselerasinya menjadi semakin cepat," kata Anung.