Rizieq Shihab Tolak Penelusuran Kontak, Mahfud: Bisa Diancam Pidana

Pemerintah menyayangkan sikap pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang menolak dilakukan penelusuran kontak (tracing) Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD pun mengatakan, sikap tersebut bisa diancam pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ia menyebutkan, siapa yang menghalang-halangi petugas untuk menyelamatkan masyarakat sesuai tugas pemerintah, maka siapapun dia bisa diancam KUHP Pasal 212 dan 216. "Jadi ada perangkat hukum di sini yang bisa diambil oleh pemerintah," kata Mahfud usai rapat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Minggu (30/11).

Adapun, Pasal 212 KUHP menyebutkan, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karaena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan, Pasal 216 ayat (1) KUHP berbunyi barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Mahfud menegaskan, pemerintah akan terus melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan guna menjalankan kebaikan bersama serta untuk memenuhi tugas negara.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memang diatur ketentuan hak pasien untuk tidak membuka atau meminta agar catatan kesehatannya untuk dilindungi. "Setiap pasien berhak untuk meminta agar catatan kesehatannya tidak dibuka kepada umum," ujar Mahfud.

Namun, ia memastikan adanya penerapan asas lex specialis derogat legi generali, yaitu mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Kemudian, lanjut dia, berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan tertentu.

Berikut adalah Databoks penambahan kasus harian Covid-19 di Indonesia:

Oleh karena itu, ia meminta Rizieq untuk kooperatif dalam penegakan hukum. Mahfud menyebutkan, bila Rizieq merasa sehat, semestinya ia tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum untuk memberikan keterangan. Sebab, ia masih berpotensi ditulari Covid-19 oleh orang lain lantaran kerap berada di kerumunan.

"Bisa saja Beliau terancam ditulari orang lain karena kontak erat dengan orang yang membahayakan bagi penularan Covid-19," ujar dia.

Mahfud pun menyatakan, Rumah Sakit Ummi dan Rumah Sakit Mer-C akan dimintai keterangan terkait data teknis, seperti jam kedatangan Rizieq dan lainnya. Namun, hal ini belum tentu rumah sakit tersebut dinyatakan bersalah.

Ia berharap, pihak rumah sakit tersebut dapat kooperatif. Meski begitu, ia mencatat RS Mer-C tidak mempunyai laboratorium serta tidak terdaftar dalam jaringan yang berwenang untuk melakukan tes virus corona.

Mahfud memastikan, Testing (pengetesan), Tracing (penelusuran), Treatment (perawatan) atau 3T merupakan tindakan kemanusiaan dan nondiskriminatif sehingga siapapun wajib mendukungnya. Pelaksanaan 3T dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang dapat mengakses informasi dan data pasien maupun kontak eratnya guna mencegah terjadinya penularan.

"Data tersebut tidak untuk disebarkan kepada publik melainkan hanya untuk kepentingan penanganan kasus," ujar dia.

Sebelumnya, polisi telah melayangkan surat pemanggilan terhadap pimpinan FPI Rizieq Shihab, Minggu (29/11/2020) sore. Surat itu diantarkan langsung ke kediaman Rizieq di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, oleh petugas dan diterima pihak keluarga Rizieq. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Yusri Yunus menjelaskan, surat pemanggilan itu terkait dengan acara Maulid Nabi dan resepsi pernikahan putri Rizieq Shihab pada 14 November 2020. 

Polisi menemukan adanya unsur tindak pidana pelangaran protokol kesehatan dalam acara yang menimbulkan kerumuman massa di tengah pandemi Covid-19 ini. "Pemanggilan terkait acara akad nikah itu. Kerumunan itu melanggar protokol kesehatan," kata Yusri.