Vaksinasi Covid-19 Menanti Lampu Hijau dari BPOM

ANTARA FOTO/HO/Setpres-Muchlis Jr/wpa/hp.
Petugas memindahkan vaksin COVID-19 setibanya di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin (7/12/2020). Vaksin COVID-19 produksi perusahaan farmasi Sinovac, China tersebut disimpan dalam ruangan pendingin dengan suhu 2-8 derajat celcius, selanjutnya akan dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian mutu oleh tim dari BPOM dan Bio Farma.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Ameidyo Daud Nasution
8/12/2020, 06.00 WIB

Indonesia telah menerima impor 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac pada Minggu (7/12) malam. Hal ini seiring rencana pemerintah untuk segera melakukan vaksinasi demi mencegah penularan corona.

Kedatangan vaksin bikinan Tiongkok ini bahkan disambut baik oleh Presiden Joko Widodo. Meski demikian, Presiden mengatakan vaksinasi masih menunggu proses yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

“Kami bersyukur vaksin tersedia artinya bisa mencegah Covid-19. Tapi untuk memulai vaksinasi perlu tahapan yang dilakukan BPOM,” kata Jokowi saat memberikan pernyataan dalam Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (6/12).

Baca Juga

Saat ini perizinan darurat alias emergency use authorization (EUA) vaksin masih diproses oleh BPOM. Sedangkan status vaksin Sinovac sebenarnya masih memasuki tahap uji coba fase III atau tahap akhir.

Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai, prosedur tersebut dapat membuat posisi BPOM sulit. Sebab, lembaga tersebut mau tidak mau perlu memberikan izin EUA lantaran vaksin telah tiba di Indonesia.

"Ini agak tricky ya karena BPOM jadi ada tekanan secara tidak langsung," kata Dicky saat dihubungi Katadata.co.id, Senin (7/12).

Ia pun mengatakan EUA dapat diberikan bila vaksin terbukti aman dan efektif, meski uji klinis fase III belum rampung. Namun, vaksin Sinovac dinilai belum terbukti aspek keamanan dan efektivitasnya.

BPOM sendiri belum memastikan kapan izin darurat akan diberikan. Namun Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan lampu hijau akan diberikan tergantung aspek khasiat dan efektivitasnya antivirus Sinovac.

"Untuk mendapatkan EUA, efficacy (kemanjuran) hanya cukup 50%, kalau vaksin umumnya 70%," katanya dalam siaran dari Youtube Sekretariat presiden, Senin (7/12).

Penny mengatakan BPOM telah mengikuti standar ketat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Food and Drug Administration (FDA) dari Amerika Serikat.  Dia menjelaskan, EUA dapat diberikan dalam rentang waktu tertentu, seperti tiga bulan atau enam bulan.

"Dihitungnya setelah subjek itu disuntik yang kedua, kemudian kembali ke masyarakat," ujar dia.

BPOM juga telah menyelesaikan inspeksi bersama tim dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengaudit kehalalan vaksin. Inspeksi ini juga dilakukan bersama dengan PT Bio Farma dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat mengunjungi Tiongkok.

Penny menjelaskan, ada standarisasi yang harus dicapai dalam sebuah vaksin. Standar tersebut seperti apakah antivirus efektif dalam meningkatkan antibodi sehingga dapat menetralisir virus.

Perlu Independen dan Cermat

Dengan kondisi saat ini, Dicky berharap BPOM dapat bersikap independen dan cermat dalam memberikan EUA. Sebab, vaksinasi Covid-19 dapat memberikan efek negatif bila izin diberikan terburu-buru.

"Bila tidak merencanakan dan mempersiapkan program vaksinasi dengan tepat, alih-alih bisa keluar dari situasi pandemi malah membuat endemi," ujar dia.

Dicky juga memberikan tiga masukan kepada pemerintah jika kekebalan bersama (herd immunity) ingin segera tercapai. Pertama, vaksin yang digunakan harus terbukti aman dan memiliki efektivitas yang optimal.

Kedua, angka reproduksi virus Covid-19 harus ditekan serendah mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan serta pengujian (testing), penelusuran (tracing), dan perawatan (treatment).

Vaksin Covid-19 Tiba di Tanah Air (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pras.)

Adapun, angka reproduksi yang terkendali dapat tercermin dari positivity rate yang berada di bawah 5%. "Sedangkan kita masih di atas 10%," katanya.

Ketiga, vaksinasi Covid-19 harus diupayakan untuk mencakup hampir 100% dari total penduduk. Hal ini dinilai menjadi tantangan pemerintah lantaran masih ada masyarakat yang menolak vaksin.

Ia pun mengimbau, pemerintah untuk memperbaiki strategi komunikasi kepada masyarakat agar pengendalian Covid-19 serta program vaksinasi dapat berjalan dengan baik.

Sementara, Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, herd immunity dapat tercapai bila vaksinasi diberikan kepada 70-80% masyarakat. Namun, perlu dipastikan tingkat kemanjuran vaksin di atas 90%. "Seperti Sinovac, efficacy-nya baik," ujar dia.

Ia pun memperkirakan, herd immunity dapat tercapai bila vaksinasi turut menjangkau kelompok anak-anak. Oleh sebab itu, Miko berharap pemerintah dapat mematok harga vaksin dengan harga terjangkau.