Pemerintah Tunggu Tercapainya Dua Kriteria Ideal Vaksin Covid-19

Pemerintah menetapkan dua kriteria ideal vaksin virus corona. Jika kedua kriteria itu terpenuhi, pemerintah siap mendistribusikan vaksin ke masyarakat. 

Adapun dua kriteria itu terdiri dari efikasi dan efektivitas. "Kedua aspek itu memiliki peran untuk mengukur manfaat vaksin virus corona," ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual pada Kamis (10/12).

Dia mengatakan efikasi merupakan ukuran kemampuan vaksin mencegah penyakit dan menekan penularan pada individu pada kondisi ideal yang terkontrol. Hal itu bisa dilihat pada uji vaksin di laboratorium dengan populasi terbatas. 

Sedangkan efektivitas merupakan penilaian kemampuan vaksin dalam masyarakat secara luas dan heterogen. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas vaksin. 

Pertama, faktor penerima vaksin seperti usia, komobid, riwayat terinfeksi sebelumnya, dan jangka waktu semenjak pelaksanaan vaksinasi.

Kedua, karakteristik vaksin, jenis vaksin seperti aktif atau non aktif, serta cara penyuntikan vaksin. Ketiga, kecocokan vaksin yang dapat dilihat dari strain vaksin dengan virus yang beredar di masyarakat. 

Sedangkan untuk mengetahui efektivitas vaksin, pemerintah harus memiliki data pengawasan terkait perkembangan kasus dan memantau dampaknya.

Pemerintah juga harus memiliki data cakupan imunisasi, dan data klinis individu pendukung untuk melihat aspek lain yang memengaruhi kondisi kesehatan individu.

Selain kedua kriteria itu, pemerintah juga mempertimbangkan efisiensi vaksin. Hal itu dihitung berdasarkan pembandingan jumah pembelanjaan vaksin dengan biaya kesehatan untuk menangani orang sakit akibat penyakit tersebut.

Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah memutuskan menggunakan vaksin untuk mengakhir pandemi. Meski begitu, masyarakat diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. 

Pemerintah Belum Tetapkan Daerah Prioritas Penerima Vaksin

Di sisi lain, pemerintah belum menetapkan daerah yang bakal menerima vaksin dalam tahap pertama. Pemerintah terus berkomunikasi secara intensif dengan berbagai pihak untuk memastikan proses pendistribusian vaksin dilaksanakan secara profesional, tepat sasaran, dan dengan mempertimbangkan skala prioritas.

"Prioritas daerah penerima vaksin merupakan salah satu indikator yang dipakai dalam perencanaan vaksinasi," kata Wiku.

Secara pararel, pemerintah mempersiapkan sistem informasi satu data vaksinasi Covid-19. Sistem informasi itu akan berisi integrasi data dari berbagai sumber yang memuat nama dan alamat masyarakat. 

Sistem satu data itu diharapkan dapat menyaring data penerima vaksin prioritas dan mencegah data ganda. Dengan begitu, sistem dapat dipakai sebagai sumber data dalam aplikasi pendaftaran vaksin pemerintah dan mandiri.

Sistem satu data juga akan memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksinasi. Bio Farma akan memastikan keamanan vaksin melalui label barcode yang ada di botol hingga tempat penyimpanan vaksin. Sistem yang akan diintegrasikan itu juga akan memantau hasil pelaksanaan vaksinasi di masyarakat.