Duet Menkes Budi Gunadi dan Dante Prioritaskan Vaksinasi Covid-19
Kementerian kesehatan akan memprioritaskan program vaksinasi virus corona dalam mengatasi pandemi. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan program vaksinasi ini penting untuk mencapai kekebalan imunitas (herd immunity) terhadap Covid-19.
"Sangat penting didahulukan realisasinya karena dengan vaksinasi secepat mungkin, maka kita bisa peroleh herd immunity," kata Dante usai pelantikan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12).
Adapun Budi saat menjadi Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) menargetkan vaksinasi Covid-19 terhadap 16 juta orang per bulan. Dia mengatakan terdapat 11 ribu rumah sakit, termasuk klinik yang siap untuk memberikan vaksinasi tersebut.
Budi menyebut pemerintah telah memesan sebanyak 155,5 juta dosis vaksin dari perusahaan Tiongkok. Terdiri dari vaksin Sinovac sebanyak 125,5 juta dosis dan vaksin Novavax 30 juta dosis.
Di luar Tiongkok, potensi pengadaan terhadap 116 juta dosis dari perusahaan lain seperti Pfizer (50 juta dosis), AstraZeneca (50 juta dosis), dan Covax atau Gavi (16 juta dosis).
Budi mengatakan untuk menangani masalah Covid-19 dengan cepat dan baik perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti asosiasi kedokteran hingga pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan lainnya.
"Tidak mungkin kami lakukan sendiri. Yang harus kami lakukan secara inklusif serta gotong royong dan bersama-sama," kata Budi.
Selain program vaksinasi Covi-19, tugas prioritas lainnya di Kementerian Kesehatan yakni mempercepat penyerapan anggaran. Dante mengatakan situasi pandemi mendorong kementerian untuk mempercepat penyerapan anggaran. "Serapan anggaran tersebut jadi tulang punggung kami untuk mengatasi pandemi secara cepat," ujar dia.
Sebelum menjabat sebagai Menkes, Budi menjelaskan mengapa alokasi anggaran bidang kesehatan lebih kecil dibandingkan bidang ekonomi dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Menurutnya, hal ini terjadi karena permintaan anggaran PC-PEN pada bidang kesehatan memang sedikit.
"Minta (anggarannya) sedikit," kata Budi dalam diskusi Health Outlook 2021, Jumat (18/12) lalu.
Ia pun mengatakan, semestinya pejabat Kementerian Kesehatan berada di garis terdepan dalam menyusun respons kebijakan saat pandemi. Masalahnya, "Yang terbiasa maju orang ekonomi," ujar dia.
Budi menilai, pihak yang ahli bidang ekonomi telah terbiasa menghadapi krisis ekonomi berskala global, yaitu pada 1998, 2008, dan 2013. Namun, krisis pandemi ini berbeda dengan krisis ekonomi global sebelumnya. Sebab, krisis tidak akan berakhir bila permasalahan kesehatan belum dituntaskan.
"Berapa ratus triliun uang kami gelontorkan, selama masalah kesehatan tidak beres, (krisis) tidak akan beres," katanya.
Total anggaran PC-PEN pada tahun ini mencapai Rp 695,2 triliun. Dari jumlah itu, alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 96,17 triliun atau 13,8% dari total anggaran PC-PEN.
Anggaran dalam jumlah lebih besar diberikan untuk pemulihan ekonomi seperti insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun, perlindungan sosial Rp 230,66 triliun, sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 70,70 triliun, UMKM Rp 115,82 triliun, dan pembiayaan korporasi Rp 61,22 triliun.