Jokowi Harap BPOM Terbitkan Izin Darurat Vaksin Covid-19 Pekan Ini
Vaksinasi Covid-19 masih menunggu izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Presiden Joko Widodo pun berharap, BPOM dapat menerbitkan izin tersebut pada pekan ini.
Jokowi juga memastikan, ia akan menjadi orang pertama yang menjalani vaksinasi pada pekan depan. Penyuntikan vaksin tersebut akan dilakukan satu-dua hari setelah izin terbit dan kepastian kehalalan vaksin itu.
"Kami masih menunggu hasil pengujian dan izin penggunaan darurat dari BPOM. Diharapkan minggu ini atau minggu depan keluar," kata Jokowi saat Pemberian Bantuan Modal Kerja di Halaman Tengah Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/1).
Setelah Presiden, vaksin virus corona akan diberikan kepada tenaga kesehatan, pelayan publik, lansia, dan masyarakat. Secara total, vaksinasi akan dilakukan kepada 70% dari total penduduk Indonesia, yaitu 182 juta orang.
Jokowi berharap, proses vaksinasi kepada 182 juta rakyat akan selesai dalam waktu satu tahun dan aktivitas masyarakat akan kembali normal, "Kami akan bekerja keras," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K Lukito menyatakan, izin penggunaan darurat masih diproses. Namun ia mengatakan vaksin tersebut dibuat dari bahan-bahan yang aman bagi manusia.
"Berdasarkan hasil evaluasi mutu yang telah dilakukan, BPOM dapat memastikan bahwa vaksin ini tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya," kata Penny kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/1).
Penny mengatakan untuk menjamin mutu CoronaVac, BPOM telah mengevaluasi data mutu vaksin. Evaluasi mencakup pengawasan mulai dari bahan baku, proses pembuatan hingga produk jadi vaksin sesuai dengan standar penilaian mutu yang berlaku internasional.
BPOM juga telah melakukan inspeksi langsung ke sarana produksi vaksin CoronaVac di Tiongkok dan akan terus mengawal keamanan vaksin meski telah izin penggunaan darurat keluar.
BPOM juga menggandeng Kementerian Kesehatan serta Komite Nasional dan Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas dan Komda PP KIPI) untuk melakukan pemantauan.
"Jika ada efek samping serius, maka laporan harus disampaikan ke BPOM dalam waktu 24 jam, sebagai laporan awal sejak mengetahui adanya informasi tersebut," kata Penny.
Adapun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan berusaha keras untuk mencapai tenggat yang diberikan Jokowi yakni kurang dari setahun. Dia juga meminta dukungan dari seluruh pihak untuk melakukan vaksinasi tersebut.
"Bapak Presiden memberikan tantangan, apakah bisa dipercepat sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan? Kami akan berusaha keras," kata Budi usai rapat terbatas soal Covid-19, Rabu (6/1).
Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu juga meminta seluruh puskesmas, rumah sakit, dan klinik untuk segera mendaftar pada aplikasi Primary Care (P-Care) milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini agar fasilitas kesehatan dapat melayani vaksinasi serta mencatat bila ada kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).
Selain itu, ia juga meminta seluruh puskesmas yang kekurangan fasilitas lemari es untuk penyimpanan vaksin Covid-19 untuk segera melapor ke Dinas Kesehatan terdekat. "Kalau perlu juga bisa dikirimkan ke Twitter, Instagram, atau Facebook saya supaya bisa cepat ditangani," ujar Budi.