Jokowi Tetap Kucurkan Banyak Bansos Tahun Ini untuk Kerek Daya Beli
Presiden Joko Widodo melanjutkan rangkaian bantuan dana untuk mengurangi dampak Covid-19. Program bantuan sosial yang dimaksud adalah bantuan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga bantuan modal darurat.
Menurutnya, keberlanjutan program perlindungan sosial dilakukan untuk mendorong daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga bergerak. Dengan demikian, permintaan akan meningkat dan akan ikut mengerek ekonomi
"Lalu yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), yang belum kerja, kartu prakerja, ini juga terus," kata Jokowi dalam pembukaan Webinar 11th Kompas100 CEO Forum di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/1).
Namun, Mantan Walikota Solo itu menyadari sumbangan terbesar pada peningkatan daya beli masyarakat berasal dari kelas menengah. "Yang sampai saat ini belum begerak naik permintaannya," ujar dia.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan guna menekan pandemi. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk menjalankan 3M yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat penelusuruan (tracing), pengetesan (testing), dan perawatan (treatment). "Ini harus terus diperbaiki," kata Jokowi.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga 31 Desember 2020 hanya mencapai Rp 579,78 triliun atau 83,4% dari target Rp 695,2 triliun.
Adapun dari angka tersebut, ada realisasi klaster perlindungan sosial untuk PKH Rp 36,71 triliun, kartu sembako Rp 41,84 triliun, BLT Dana Desa Rp 22,78 triliun, bantuan beras atau PKH Rp 5,26 triliun, bantuan tunai sembako non-PKH Rp 4,5 triliun, dan diskon listrik Rp 11,45 triliun.
Kemudian, realisasi bansos sembako Rp 7,1 triliun, kartu prakerja Rp 19,98 triliun, serta bantuan subsidi upah tenaga pendidik honorer Rp 4,07 triliun.
Selain itu, realisasi bantuan subsidi tunai non-Jabodetabek Rp 32,84 triliun, bantuan subsidi gaji mencapai Rp 29,81 triliun, dan subsidi kuota internet untuk Kemendikbud Rp4,06 triliun. Untuk sektor kementerian lembaga (K/L) dan pemda, realisasinya mencapai Rp 66,59 triliun dari total pagu Rp 67,86 triliun.
Lalu dukungan UMKM terealisasi Rp 112,44 triliun. Sementara itu, pembiyaan korporasi terealisasi Rp 60,73 triliun atau hanya setengah dari pagu Rp 120,6 triliun, sedangkan insentif usaha terealisasi Rp 56,12 trilun dari pagu Rp 62,2 triliun.
Adapun, pemerintah menganggarkan dana perlindungan sosial senilai Rp 110,2 triliun pada tahun ini. Anggaran tersebut merupakan bagian dari dana PEN 2021 sebesar Rp 403,9 triliun.