Erick Thohir Bakal Swastanisasi BUMN Beromzet di Bawah Rp 50 Miliar

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.
Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Rapat tersebut membahas pelaksanaan pembelian vaksin COVID-19.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria
6/3/2021, 05.15 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengkaji rencana perusahan pelat merah yang memiliki pendapatan di bawah Rp 50 miliar untuk dijadikan perusahaan swasta. Namun, hal ini masih akan dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"BUMN yang revenue-nya Rp 50 miliar ke bawah dijadikan swasta saja karena itu sudah ada market yang jelas, nilai transaksi yang jelas, funding bisa dibicarakan," kata Erick dalam Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) 2021 di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (5/3).

Menurutnya, BUMN sebaiknya memiliki ruang lingkup untuk perusahan yang berpendapatan puluhan triliun. Dengan demikian, BUMN bisa menjadi garda terdepan untuk bersaing dengan perusahaan asing.

Ia pun melihat, sejumlah BUMN swasta telah memiliki rekam jejak yang baik untuk bersaing dengan perusahaan asing, seperti PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero), dan PT BNI (Persero). Perusahaan itu juga menerapkan model bisnis yang diperbaharui agar bisa bersaing di pasar terbuka.

Meski begitu, ia mengatakan terbuka untuk bekerja sama dengan perusahaan kecil. Namun, perusahaan kecil tersebut lebih baik berstatus swasta.

Pendiri Mahaka Group itu juga menilai, BUMN tidak perlu memiliki perusahaan air minum hingga perusahaan pemasok aspal ke kontraktor. "Ngapain BUMN punya perusahaan air minum? BUMN pasok aspalnya ke kontraktor BUMN karya-karya, buat apa? Itu kami mau terus kecilkan," ujar dia.

Ia juga akan menutup puluhan anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Erick menargetkan 20 dari 50 anak usaha PLN akan dipangkas.

Selain itu, Erick mengatakan BUMN juga mulai mundur dari beberapa proyek tol yang potensial untuk dibangun oleh swasta. Hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari dua hingga tiga menteri.

"Kami sudah ada dua titik (tol) mundur. Tapi, jangan dilihat KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dengan swasta. Kami jelas alasannya karena tender bagus, visible," ujar dia.

Simak Databoke berikut: 

Holding Ultra Mikro

Pemerintah tengah merumuskan pembentukan induk usaha atau holding BUMN pembiayaan usaha ultra mikro. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan, holding ultra mikro akan rampung pada triwulan III 2021.

Adapun, holding tersebut terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani."Kami triwulan III tahun ini tuntas sinergi BRI, PNM, dan Pegadaian," kata Erick

Menurutnya, holding dilakukan lantaran sistem perbankan di Indonesia kurang bersahabat, terutama bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, sinergi dilakukan unuk memastikan pebgusaha bisa naik kelas.

Sebagai contoh, nasabah PNM dengan pinjaman Rp 1-3 juta tanpa agunan bisa naik kelas menjadi pinjaman Rp 20-50 juta dengan adanya sinergi tersebut. "Tapi datanya terlihat, dia dagang apa, di mana kesulitannya, apa yang perlu didukung," ujar dia.

Selain itu, ia ingin menurunkan bunga pembiayaan ultra mikro menjadi 5-6%. "Itu pun masih lebih mahal dari kita yang di sini," ujar dia.

Selain itu, konsolidasi tersebut bertujuan untuk sinergi jaringan dan platform data dengan akses yang lebih luas. Kemudian, memperkuat ketahanan ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kualitas nasabah UMKM dalam rangka keuangan inklusif.

Reporter: Rizky Alika