Jokowi Minta BPPT Jadi Pusat Kecerdasan Buatan Indonesia
Persaingan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) menjadi semakin ketat di dunia. Presiden Joko Widodo pun meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menjadi pusat teknologi kecerdasan buatan Indonesia.
"BPPT harus menjadi pusat kecerdasan teknologi Indonesia. Saat ini, kita di zaman perang AI," kata Jokowi dalam Pembukaan Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/3).
Persaingan AI tersebut dinilai menciptakan suasana yang serupa dengan perang dingin. Pihak yang berhasil menguasai AI pun dianggap berpotensi untuk menguasai dunia.
Oleh karena itu, Jokowi mengatakan, Indonesia tengah kejar-mengejar serta menghadapi perang AI. "Ini memerlukan BPPT yang bisa produksi teknologinya sendiri," ujar dia.
Ia pun meminta, BPPT bisa melakukan sinergi dengan talenta diaspora, peneliti di universitas, start up teknologi, dan anak muda yang militan. Dengan sinergi itu, Jokowi berharap meesin AI induk bisa terbentuk.
Bagaimana adopsi teknologi oleh negara-negara lain di dunia? Simak Databoks berikut:
Selain itu, pembentukan AI dengan memfasilitassi kecerdasan komputer dan manusia bisa mendukung pemulihan ekonomi yang tidak konvensional. "Dan sekaligus efektif," katanya.
Mantan Walikota Solo itu juga berharap, BPPT bisa menjadi lembaga luar biasa yang terus berinovasi untuk kemajuan bangsa. Dengan demikian, lembaga tersebut bisa menjadi otak dari pemulihan ekonomi nasional.
Di sisi lain, BPPT harus berburu inovasi dan teknologi untuk diterapkan. Jokowi memperkirakan, sudah ada ratusan ribu peneliti, lembaga riset dan teknologi, dan masyarakat luas yang meemiliki berbagai temuan.
Hal ini juga tercermin dari berbagai inovasi yang ditemukan selama pandemi, seperti ventilator, respirator, hingga alat untuk mendeteksi Covid-19. Selain itu, ada pula inovasi di bidang pangan dan energi.
Kemudian, BPPT juga harus menjadi lembaga yang mengakuisisi teknologi maju. Akuisisi teknologi dari luar dianggap menjadi kunci percepatan pembangunan ekonomi.
Jokowi pun meminta, Indonesia tidak hanya membeli mesin teknologi dalam bentuk jadi. Indonesia diminta untuk membuat kerja sama produksi teknologi yang melibatkan teknologi dalam negeri. "Sehingga transfer pegalaman dan pengetahuan berjalan," ujar dia.