Jokowi Minta Kepala Daerah Cek Lapangan: Jangan Cuma Puas Baca Laporan

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.
Seorang tamu undangan merekam Presiden Joko Widodo saat berpidato secara virtual dalam acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2021 di Ancol, Jakarta, Selasa (9/2/2021). Presiden dalam pidatonya selain mengapresiasi peran insan pers yang membantu pemerintah mengedukasi penerapan protokol kesehatan juga mengatakan pemerintah membebaskan pajak penghasilan karyawan bagi wartawan untuk meringankan beban insan pers Indonesia di tengah menghadapi masa sulit akibat pandemi COVID-19.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Ameidyo Daud Nasution
15/4/2021, 11.37 WIB

Para kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020 telah dilantik dan menjalankan tugasnya. Presiden Joko Widodo pun berpesan kepada mereka agar tidak puas hanya dengan membaca laporan.

Presiden juga meminta kepala daerah tidak hanya mengikuti prosedur yang ada namun harus berorientasi pada hasil dan tujuan. Tak hanya itu, mereka juga harus berani berinovasi dan cepat beradaptasi.

"Jangan hanya puas membaca laporan saja. Cek di lapangan, lihat di lapangan, kontrol di lapangan," kata Jokowi pada Pengarahan kepada Peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/4).

Baca Juga

Selain itu, Mantan Wali Kota Solo itu meminta kepala daerah untuk membuat kebijakan dengan skala prioritas. Dengan demikian, alokasi anggaran akan lebih fokus pada satu program.

Kepala daerah juga diminta untuk tidak membuat banyak kegiatan lantaran sulit dikontrol. "Sementara, semakin sedikit kegiatan akan semakin gampang ngeceknya, dan hasilnya akan semakin keliatan," ujar dia.

Untuk itu, ia meminta kepala daerah untuk membuat dua hingga tiga kegiatan yang berskala besar. Dengan demikian, program tersebut akan memberikan dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

Ia juga mewanti-wanti agar anggaran belanja tidak dibagi rata pada semua pos anggaran. Selain itu, anggaran belanja modal harus lebih besar dari anggaran belanja aparatur.

Jokowi mencontohkan, kepala daerah bisa fokus pada dua program prioritas selama dua tahun, seperti perbaikan jalan desa. Setelah itu, mereka bisa mengganti fokus pada program lainnya.

Hal ini menurutnya lebih baik ketimbang belanja dipisah-pisah terlalu banyak pada setiap pos pengeluaran.  Masyarakat tidak akan merasakan manfaat belanja daerah tersebut. "Karena enggak dirasakan oleh masyarakat, ya (konsekuensinya) tidak terpilih lagi," ujar dia.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 144 kepala daerah petahana dan 255 kepala daerah yang baru pertama kali menjabat. Kepala daerah tersebut meliputi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. 

Baca Juga

Reporter: Rizky Alika