Berubah Sikap, Kakorlantas Tak Rekomendasikan Mudik Sebelum 6 Mei
Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Pol Istiono mengubah pernyataannya sendiri beberapa hari lalu soal boleh mudik sebelum 6 Mei. Dia kali ini menyatakan tidak merekomendasikan warga untuk pulang kampung lantaran aturan karantina di daerah demi mencegah penularan Covid-19.
Hal ini mengacu Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 yang mewajibkan pendatang melakukan karantina 5x24 jam. Mereka yang terbebas dari karantina adalah yang tujuannya datang untuk bekerja, mengunjungi keluarga yang sakit, kunjungan kepada yang meninggal dunia, serta ibu hamil untuk kepentingan persalinan.
“Pada hakikatnya sebelum tanggal 6 Mei tidak direkomendasikan mudik mendahului,” kata Istiono dalam keterangannya, Jumat (16/4) dikutip dari Antara.
Sebelumnya Istiono menyatakan tak ada penyekatan bagi warga yang ingin mudik sebelum tanggal 6 Mei. Ia mempersilakan mereka yang akan pulang ke kampung halaman untuk berangkat sebelum tanggal tersebut.
Meski demikian pemudik harus menaati protokol kesehatan demi mencegah Covid-19. “Kalau ada yang mudik awal silahkan, kami akan memperlancar,” kata Istiono di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (14/4) dikutip dari Antara.
Namun, polisi akan menyekat seluruh jalur mudik di Jawa, Sumatera, dan Bali begitu memasuki tanggal 6 sampai 17 Mei. Polisi juga telah menggelar sosialisasi kepada masyarakat agar tidak mudik. “Kami lakukan operasi keselamatan agar mereka tidak mudik pada tangal 6 sampai 17 Mei.
Kepolisian juga menyiapkan 333 titik penyekatan di seluruh jalur mudik yang tersebar dari Lampung hingga Bali. Pos tersebut juga akan berada di jalur alternatif hingga jalan tikus. “Saya pastikan jalur tersebut sudah kami evaluasi dari pelaksanaan (mudik) tahun lalu,” kata Istiono.
Sedangkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dari survei Kemenhub, masih ada 11 persen warga yang tetap ingin pulang kampung di tengah pandemi Covid-19. Angka tersebut menurutnya masih cukup tinggi meski turun jauh apabila tak ada larangan.
Jika pemerintah tak melarang, maka ada 33 persen atau setara 81 juta warga yang memutuskan mudik. “Ada 11 persen atau setara 27 juta, memang masih banyak,” kata Budi Karya usai menghadiri Sidang Kabinet dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/4).