Pengembangan vaksin Nusantara besutan Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuai pro dan kontra. Kementerian Kesehatan pun akan menemui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) untuk membahas vaksin berbasis sel dendritik itu pada Pagi ini (19/4).
“Rencananya iya (ada pertemuan dengan TNI AD bahas vaksin Nusantara),” kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi kepada Katadata.co.id, Senin (19/4).
Pertemuan tersebut akan didampingi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut terkait hal yang akan dibahas dalam diskusi tersebut.
Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan bahwa lembaganya belum bisa memberikan kesempatan vaksin Covid-19 Nusantara untuk melakukan pengujian fase kedua. BPOM masih menunggu tim pengembang vaksin berbasis dendritik itu melakukan koreksi.
Penny mensyaratkan perbaikan harus dilakukan, jika pengembangan vaksin Nusantara ingin berlanjut. "Ada koreksi dari BPOM dan harus ada perbaikan dulu kalau mau maju ke fase kedua," kata Penny saat konferensi pers di PT Bio Farma (Persero), Bandung, Jumat (16/4).
Ia menegaskan bahwa BPOM tidak mengecualikan seluruh pengembangan vaksin di Tanah Air. Lembaganya akan melakukan pendampingan terhadap uji klinik apabila sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional, yaitu good laboratory practice dan good clinical practice.
BPOM telah memberikan penilaian terhadap uji klinis fase pertama vaksin Nusantara. Hasilnya, ada sejumlah koreksi yang harus diperbaiki oleh peneliti sebelum memasuki uji klinis fase II.
Selain itu, BPOM menyoroti pentingnya uji praklinik demi memastikan aspek perlindungan relawan. Ini bertujuan menghindari hal yang tidak diinginkan apabila kandidat vaksin diuji klinik pada manusia.
Menurutnya, uji praklinik merupakan tahapan saintifik yang sudah berlaku secara internasional. "Tidak bisa diabaikan kalau betul-betul mau mendapatkan vaksin bermutu, berkualitas, dan memenuhi keamanan dan efikasi saat digunakan," ujar Penny.