Perubahan nomenklatur kementerian disebut-sebut akan menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk merombak alias reshuffle kabinet. Namun, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan Jokowi belum pernah menyatakan akan melakukan perombakan posisi pembantunya
Kabar kocok ulang Kabinet ini menjadi ramai usai penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu Jokowi juga akan membentuk Kementerian Investasi.
“Apabila reshuffle memang diperlukan, maka Presiden sendiri yang akan mengumumkan seperti 22 Desember 2020 di Beranda Istana Merdeka,” kata Fadjroel dalam tayangan video yang diterima Katadata.co.id, Selasa (27/4).
Saat ini, hal yang sudah pasti ialah penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud berdasarkan Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.
Adapun, pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Investasi sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 yaitu untuk efisiensi dan efektifitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, serta perkembangan lingkungan global.
Hal ini sesuai dengan sejumlah pertimbangan yang tercantum pada Pasal 18 ayat 2 tentang pengubahan kementerian Undang-Undang No.39/2008 tentang Kementerian Negara. “Tentu pertimbangan pemerintahan sesuai perkembangan kebutuhan dan aspirasi rakyat,” ujar dia.
Selain itu, pertimbangan khusus sesuai Pasal 18 (2) untuk efisiensi dan efektifitas serta perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah serta kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri.
Fadjroel juga mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. “Hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu, kapan, siapa yang akan menduduki jabatan menteri, setidaknya di dua kementerian baru tersebut,” ujar dia.
Sebelumnya, Politikus senior dari PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, perombakan kabinet pasti akan terjadi seiring dengan perubahan nomenklatur kementerian tersebut. Namun, ia mengaku belum mendapatkan banyak informasi terkait perombakan kabinet tersebut.
Dia hanya memastikan, keputusan itu ada di tangan Presiden Joko Widodo. "Reshuffle pasti terjadi sebagai konsekuensi dari perubahan nomenklatur kementerian," kata Hendrawan, Senin (12/4).
Sinyal perombakan kabinet muncul usai Jokowi dikabarkan bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan tersebut merupakan hal yang rutin dilakukan keduanya saban tiga bulan sekali.
Meski demikian, Hasto enggan menyimpulkan bahwa pertemuan Jokowi dan Mega membahas pergantian personel di Kabinet. Ia hanya mengulang pesan Mega bahwa BRIN diperlukan untuk mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Bagi PDIP, dalam kerangka ideologis, BRIN ini yang akan menjadi penopang agar Indonesia berdikari," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (11/4).