Pemerintah terus mendorong vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Presiden Joko Widodo pun mencatat, program vaksinasi pemerintah baru mencapai 23 juta dosis atau sekitar 6% dari target 380 juta dosis.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, total vaksinasi Covid-19 hingga 17 Mei pukul 18.00 WIB mencapai 22,92 juta dosis. Dari jumlah itu, vaksinasi dosis pertama mencapai 13,8 juta dosis dan vaksinasi dosis kedua mencapai 9,09 juta dosis.
"Memang masih jauh sekali," kata Jokowi di PT Unilever Indonesia Tbk Cikarang Utama, Bekasi, Selasa (18/5).
Untuk itu, Jokowi mengapresiasi program vaksinasi mandiri oleh perusahaan swasta atau vaksinasi Gotong Royong. Sebab, program tersebut bisa mempercepat pencapaian target vaksinasi di Tanah Air.
Namun, Jokowi mengatakan pemerintah kesulitan untuk mendapatkan pasokan vaksin Gotong Royong lantaran vaksin tengah diperebutkan oleh 215 negara. Sejauh ini, Indonesia telah mendapatkan 420 ribu dosis vaksin Gotong Royong dari total komitmen 30 juta dosis vaksin. "Mencari vaksin bukan barang mudah," ujar dia.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah menetapkan harga dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021.
Melalui keputusan tersebut, ditetapkan bahwa harga pembelian vaksin sebesar Rp 321.660 per dosis. Sementara tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.
Berdasarkan Permenkes No 10 Tahun 2021, jenis vaksin dan tempat pelaksanaan vaksinasi gotong royong tak sama dengan program pemerintah. Hingga saat ini sudah ada dua jenis vaksin yang telah tersedia di Indonesia untuk program tersebut yakni Sinopharm dan Cansino dari Tiongkok.
Vaksin Sinopharm tersedia sebanyak 500 ribu dosis dari komitmen pasokan sebesar 7,5 juta dosis. Vaksin jenis ini mempunyai tingkat efikasi 79,4 persen dan 72,5 persen. Sedangkan pasokan vaksin Cansino sebanyak 5 juta dosis dengan tingkat efikasi sebesar 65,7 persen.