Survei LSI: 36% Masyarakat Tak Mau Terima Vaksin Covid-19

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/hp.
Petugas medis menyuntikan vaksin COVID-19 ke pada warga saat vaksinasi COVID-19 massal di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (3/7/2021). Survei LSI menunjukkan bahwa masih ada 36,4% masyarakat yang enggan menerima vaksin Covid-19
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
18/7/2021, 17.46 WIB

Pemerintah telah menggelar program vaksinasi Covid-19 sejak Januari 2021 lalu. Meski demikian, hingga hari ini masih ada masyarakat yang enggan menerima suntikan kekebalan tersebut.

Hal ini diketahui dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada periode 20 sampai 25 Juni lalu. Penjaringan opini dilakukan kepada 1.200 responden dengan tingkat toleransi kesalahan 2,88% dan tingkat kepercayaan 95%.

Dari hasil survei, ada 82,6% responden yang mengaku belum menerima vaksin Covid-19. Dari jumlah tersebut, 61,6% menyatakan bersedia, namun 36,4% tak bersedia divaksin.

“Ini merupakan tantangan bagi program vaksinasi pemerintah,” kata Direktur eksekutif LSI Djayadi Hanan saat pemaparan rilis hasil survei nasional tentang vaksinasi, Minggu (18/7).

Baca Juga

Survei juga menunjukkan, 55,5% responden yang menolak vaksinasi lantaran takut dengan efek samping vaksin. Sebanyak 25,4% beranggapan vaksin tak akan efektif mencegah Covid-19.

Lalu ada 19% responden yang tak memerlukan vaksin karena merasa sehat. Sedangkan 9,9% kurang bersedia dengan alasan vaksin mungkin tidak halal. Sisanya adalah enggan membayar untuk vaksinasi, menunggu herd immunity hingga menilai vaksin adalah akal-akalan perusahaan farmasi untuk mencari untung.

“Ini berarti perlu kampanye vaksinasi lebih jauh dan pemerintah perlu menggandeng masyarakat yang bersedia,” kata Djayadi.

Secara umum, 84,9% responden setuju dengan program vaksinasi yang dilakukan pemerintah saat ini. Namun hanya 68,6% percaya bahwa vaksin bisa mencegah dirinya tertular corona, adapun 23,5% menyatakan tak percaya.

“Angka kepercayaan ini lebih rendah berada di kalangan (masyarakat) pedesaan,” kata Djayadi.

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan  Budi Gunadi Sadikin menggenjot vaksinasi Covid-19 di tiga provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Ini karena rasio pemberian vaksin di tiga wilayah tersebut masih rendah.

Jokowi menyampaikan rasio vaksinasi di Jawa Barat baru mencapai 12 persen, sedangkan rasio serupa di Jawa Tengah dan Banten hanya 14 persen. Padahal pemberian vaksin diperlukan demi mencapai kekebalan kelompok dari Covid-19.

“Sehingga Jawa bisa masuk herd immunity (kekebalan kelompok) pada Agustus akhir atau paling lambat pertengahan September,” kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Minggu (18/7).

Baca Juga