PPKM Berlanjut, Kadin Minta Banyak Insentif Agar Usaha Tak Berhenti
Para pengusaha yang tergabung dalam Kadin mendukung langkah pemerintah yang memperpanjang PPKM darurat alias PPKM level 4. Namun, pengusaha meminta pemerintah lebih memberikan banyak stimulus kepada perusahaan agar roda usaha tetap berjalan.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid mengatakan, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3-4 memberikan dampak yang sangat berat terhadap kalangan pengusaha. Namun, dia mengingatkan, penerapan PPKM seharusnya tidak mematikan sektor usaha karena roda ekonomi harus tetap berputar.
Arsjad juga mengingatkan, selama ini para pengusaha telah mematuhi segala bentuk kebijakan pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19.
"Kita kerja sama dengan pemerintah sukseskan PPKM ini dan juga dalam upaya memerangi pandemi ini. Di sisi lain, kesehatan ini sangat penting, tapi bagaimanapun juga roda ekonomi harus tetap berjalan,” kata dia dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7).
Arsjad mengatakan jika roda ekonomi berhenti berputar maka akan semakin banyak pekerja yang terkena imbas.
"Di sini pentingnya upah harian bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan ini sedang sangat berat, jadi balance antara kesehatan dan bagaimana kita bisa gotong royong bersama," kata dia.
Arsjad memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah agar kepentingan kesehatan dan ekonomi tetap berjalan seimbang. Rekomendasi tersebut diantaranya dengan mengizinkan industri manufaktur di sektor kritikal, esensial ,serta industri yang berorientasi ekspor agar tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% karyawan.
Selain itu, dia juga meminta kepada pemerintah agar sektor selain kritikal dan esensial diberi kesempatan beroperasi hingga 50%. Tentu dengan catatan bahwa penerapan protokol kesehatan dijalankan secara ketat. Percepatan program vaksinasi juga diharapkan bisa mendukung rekomendasi tersebut.
“Semua pengusaha di Indonesia mengajukan bagaimana pentingnya roda ekonomi bisa kembali khususnya industri manufaktur esensial, menunjang ekspor jangan sampai diambil alih,” ujarnya.
Arsjad juga mengatakan perusahaan di sektor ritel, pariwisata, informal sales, dan pengusaha mikro, kecil dan menengah harus benar-bener diperhatikan mengingat pandemi Covid-19 telah memukul sektor tersebut.
"Upaya kita adalah mempercepat vaksinasi dan bagaimana kita bisa berdisiplin untuk melawan pandemi, serta bagaimana kita bisa hidup dan menghadapi realitas baru ini," katanya.
Arsjad berharap pemerintah bisa lebih memberikan insentif yang lebih tepat sasaran kepada dunia usaha seperti keringanan pembayaran listrik, gas dan pajak.
"Jadi dengan pengumuman kemarin, kami mendukung itu dan insentif-insentif diberikan yang diperlukan saudara-saudara kita, pengusaha kecil dan juga bagaimana industri seperti transportasi. Kita juga harus melihat bagaimana membuat insentif untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang, karena ini kaitannya dengan ekonomi kita," katanya.
Sebagai informasi, Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat hingga Minggu (25/7). Presiden Joko Widodo akan melonggarkan pembatasan secara bertahap jika jumlah kasus mulai menunjukkan tren penurunan. Namun, hari ini, pemerintah memutuskan untuk mengganti istilah PPKM Darurat dengan nama PPKM Level 4. Langkah ini dilakukan demi mencegah kekhawatiran masyarakat.
Menurut aturan terbaru, zona level 3 dan 4 Covid-19 memiliki pengaturan yang sama dengan PPKM Darurat. Namun, beberapa pembatasan kapasitas sektor esensial diatur lebih rinci dalam aturan terbaru. Salah satunya adalah sektor keuangan dan pasar modal.
Di sektor keuangan, diperbolehkan berjalan dengan kapasitas 50% bagi staf yang terkait layanan masyarakat. Adapun mereka yang melayani administrasi dibatasi kapasitasnya hanya 25%. Sedangkan untuk pasar modal, teknologi informasi, dan perhotelan non penanganan Covid-19 bisa beroperasi dengan staf 50%. Begitu pula industri orientasi ekspor yang bsia berjalan dengan 50% staf di pabrik, namun hanya 10% untuk layanan administrasi di kantor.