Luhut Sebut Pelonggaran PPKM Bakal Dimulai September

Pemerintah kembali memperpanjang penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM selama 3-9 Agustus. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan melakukan pelonggaran PPKM mulai September mendatang.

Menurutnya, pemerintah harus meningkatkan cakupan vaksinasi serta implementasi mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker (3M) serta tracing, testing, treatment (3T). Upaya perbaikan tersebut harus dilakukan selama Agustus ini.

"Presiden memerintahkan kami untuk melakukan langkah-langkah ini dengan sebaik-baiknya dan sedetil-detilnya agar September bisa mulai dilakukan pembukaan secara bertahap," kata Luhut dalam konferensi pers secara daring, Senin (2/8).

Untuk itu, pemerintah memastikan pasokan vaksin mencukupi dan sesuai target vaksinasi. Selain itu, pemerintah akan menggandeng seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran penerapan protokol kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi akan meningkat hingga 70 juta dosis pada Agustus dan September. "Sehingga beban vaksinasi akan sangat tinggi," ujar dia.

Selama Januari-Juli, Indonesia baru menerima 90 juta dosis vaksin atau 20% dari target vaksin. Selebihnya, 258 juta dosis vaksin atau 80% dari target vaksin akan tiba pada Agustus-Desember.

Di luar itu, ada potensi tambahan vaksin selama Agustus-Desember sekitar 70 juta dosis. Dengan demikian, pemerintah berpotensi mendapatkan 331 juta dosis selama lima bulan ke depan.

"Ini hampir 4 kali lipat dari apa yang kita peroleh Januari-Juni. Ini perlu peningkatan dari sisi vaksinasi di daerah," ujar Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan melanjutkan pembatasan hingga Senin (9/8) mendatang. Perpanjangan dilakukan dengan melihat beberapa indikator seperti kasus harian Covid-19, kasus aktif, angka kesembuhan hingga rasio tempat tidur rumah sakit (BOR).

Meski demikian, Jokowi mengatakan akan ada penyesuaian pengaturan aktivitas yang dilakukan setiap daerah. Selain itu, diakui kalau pemerintah tak bisa mengambil kebijakan yang sama dalam durasi panjang. Hal ini demi menyeimbangkan masalah penularan Corona dan perekonomian.

"Harus menentukan derajat pembatasan sesuai data hari-hari terakhir agar pilihannya tepat," kata Presiden.

Jokowi mengatakan tiga hal yang menjadi kunci adalah kecepatan vaksinasi, kedisiplinan masyarakat, hingga mendeteksi hingga penanganan kasus positif Covid-19.

"Termasuk menjaga BOR, isolasi terpusat, dan menjamin pasokan obat-obatan dan oksigen," kata Jokowi.