Survei Charta: Tren Ketidakpuasan terhadap Kinerja Jokowi Terus Naik

Lembaga survei Charta Politika melakukan survei terkait evaluasi kebijakan pemerintah di masa pandemi. Hasil penjaringan opini menunjukkan, tren ketidakpuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menunjukkan peningkatan.

Survei dilakukan pada 12 sampai 20 Juli dengan metode multistage random sampling kepada 1.200 responden. Sedangkan tingkat toleransi kesalahan dari penggalian opini ini sebesar 2,83%.

"Ada tren ketidakpuasan naik cukup tinggi dibanding dengan survei terakhir," kata Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (12/8).

 Survei pada Juli 2021 menunjukkan, ketidakpuasan responden terhadap kinerja pemerintah sebesar 34,1%. Angka itu meningkat dibandingkan survei pada Maret 2021 dan Februari 2021 sebesar masing-masing 21,2% dan 18,5%.

Sebaliknya, tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah berdasarkan survei 12-20 Juli mencapai 62,4%. Namun angka ini menurun tipis dibandingkan survei pada Maret 2021 sebesar 65,3% dan Februari 64,6%.

Berdasarkan lokasinya, responden dengan tingkat kepuasan tertinggi terjadi di Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan nilai 73%, Jawa Timur 72,1%, dan Bali, NTB, NTT sebesar 71,7%. Sedangkan, wilayah dengan tingkat kepuasan terendah terjadi di Maluku dan Papua sebesar 45%, Kalimantan 47,7%, dan Sumatera 55,2%.

Sebanyak 31,5% responden juga mempersoalkan masalah paling pokok yakni penanganan pandemi Covid-19. Kemudian, 22,2% menjawab masalah utama lainnya ialah harga kebutuhan pokok mahal. Selebihnya menjawab sulit mencari lapangan kerja, infrastruktur jalan raya yang tidak memadai, dan biaya berobat yang mahal.

"Tentu saja angka yang besar ini akan berpengaruh pada tingkat kepuasan responden," kata Yunarto.

Melihat dari berbagai sektor, ada 65,9% responden yang menyatakan kondisi ekonomi saat ini masih buruk. Sementara, ada 31,7% mengatakan kondisi perekomian saat ini masih baik.

Sebanyak 60,5% responden pun menyatakan optimistis terhadap ekonomi Indonesia pada satu tahun mendatang. Tren ini mengalami penurunan tipis dibandingkan posisi Maret tahun ini sebesar 62,1% dan Februari 59,2%.

Sebaliknya, 47,3% responden menyatakan kondisi penegakan hukum di Tanah Air buruk. Sedangkan, responden yang menyatakan kondisi penegakan hukum di Indonesia baik hanya 49,5%.

Berdasarkan tren, penilaian buruk mengenai kondisi penegakan hukum mengalami kenaikan yang cukup tajam dibandingkan survei sebelumnya. Pada Maret, penilaian buruk hanya sebanyak 29,9% responden, sementara pada bulan lalu meningkat jadi 47,3%.

Begitu pula terkait pemberantasan korupsi yang disebut 53% responden buruk. Sementara, mereka yang menilai pemberantasan korupsi sudah baik hanya 44%.