Penyandang Disabilitas Terkendala Akses Informasi untuk Peroleh Vaksin

Pemerintah akan mempercepat program vaksinasi bagi penyandang disabilitas dengan memberikan vaksin Sinopharm yang merupakan hibah dari Uni Emirat Arab (UEA). Targetnya, sebanyak 225 ribu penyandang disabilitas menerima vaksin pada Oktober 2021.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Cut Putri Arianie, mengatakan para penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang menjadi prioritas vaksinasi. Vaksinasi bagi penyandang disabilitas telah dimulai sejak April, tapi program khusus disabilitas berjalan sejak Juli tahun ini.

“Saat ini ada hibah vaksin Sinopharm dari UEA kepada Presiden Jokowi sebanyak 500 ribu dosis yang akan diberikan kepada 225 ribu para difabel di Pulau Jawa-Bali, karena di daerah ini kasus corona masih masif,” kata Arianie dalam Katadata Forum Virtual Series, Jumat (20/8).

Arianie melanjutkan, kendala vaksinasi bagi penyandang disabilitas adalah arus penyampaian informasi. Untuk itu, ia berharap para pendamping penyandang disabilitas dapat memberikan informasi mengenai vaksin khusus untuk difabel.

Salah satu pendiri Handai Tuli, Surya Sahetapy, menyampaikan hambatan para penyandang disabilitas adalah akses informasi dan komunikasi. “Kendala memperjuangkan akses vaksin di keadaan seperti ini adalah karena perlu pakai bahasa isyarat yang memperlambat kita,” ujar Surya.

Surya berharap pemerintah terus memberikan sosialisasi dan edukasi terkait program vaksinasi kepada para penyandang disabilitas.

Dia juga menyoroti aksesibilitas vaksin bagi penyandang disabilitas di daerah-daerah terpencil. “Pembagian vaksinasi bagi disabilitas penting, seperti ke daerah yang belum mendapatkan akses vaksinasi,” kata Surya.

Dalam upaya mempercepat vaksinasi bagi para penyandang disabilitas, Arianie meminta pemerintah daerah untuk aktif dan tanggap merespons imbauan dari pemerintah pusat. “Pemerintah daerah mestinya berperan dalam memvaksin teman-teman disabilitas di daerah,” ujar Arianie.

Arianie juga menyampaikan pemerintah ke depan akan mewajibkan setiap fasilitas kesehatan bersikap ramah disabilitas. Salah satunya dengan memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat bagi para penyandang disabilitas yang hendak berobat.