KSAL Yudo Dikabarkan Jadi Panglima TNI, Jokowi Akan Reshuffle Kabinet
Kabar perombakan atau reshuffle kabinet semakin berhembus kencang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan segera melakukan reshuffle dalam waktu dekat ini seiring kepastian pemilihan Panglima TNI baru dan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi pemerintah.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada bulan November nanti. Sejak pertengahan tahun ini sebenarnya Jokowi sudah mematut para calon panglima baru untuk menggantikan Hadi. Sejalan dengan giliran rotasi, dua kandidat kuat Panglima TNI adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa.
Bulan lalu, nama Andika sempat menguat sebagai pilihan Istana untuk Panglima TNI yang baru. Ini terkait kedekatan menantu mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono tersebut dengan Jokowi. Andika pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) selama dua tahun pada masa awal Presiden Jokowi tahun 2014.
Namun, perkembangan terakhir, nama Laksamana Yudo yang terus mencuat. Kabarnya, Jokowi telah menjatuhkan pilihan kepada Yudo untuk menjadi Panglima TNI. "Perkembangan terakhir, KSAL yang dipilih jadi panglima," kata seorang sumber yang mengetahui proses ini, akhir pekan lalu. Informasi yang sama disampaikan dua sumber lain Katadata.co.id di kalangan politisi dan pejabat pemerintah.
Pemilihan panglima baru ini menjadi salah satu faktor pemicu efek berantai pergeseran hingga perombakan kabinet. Faktor lain adalah bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintah pada akhir Agustus lalu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata.co.id, PAN sudah menyodorkan sejumlah nama kadernya untuk mengisi kursi menteri, mulai dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dua mantan ketua umumnya: Hatta Rajasa dan Soetrisno Bachir, hingga Sekjen PAN Eddy Soeparno. Namun, Jokowi lebih memilih Zulkifli untuk mengisi posisi di kabinet dengan pertimbangan soliditas koalisi hingga masa akhir jabatannya tahun 2024.
Zulkifli dikabarkan berpeluang menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), yang saat ini diduduki oleh Muhadjir Effendy.
Tak berhenti sampai di situ saja, Jokowi juga dikabarkan akan menggeser dan mengganti posisi sejumlah menteri. "Reshuffle ini bisa melibatkan sekitar delapan kursi menteri," kata seorang sumber di kalangan politisi.
Beberapa nama dan pos menteri yang santer disebut-sebut adalah Jenderal Andika bakal diplot menjadi Kepala BIN. Adapun, Kepala BIN saat ini, Jenderal Pol. (Purn) Budi Gunawan bakal digeser untuk menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. "Ada kemungkinan juga jadi Mendagri (Menteri Dalam Negeri)," kata sumber itu. Hal ini terkait strategisnya posisi Mendagri dalam menentukan pelaksana tugas kepala daerah yang marak terjadi mulai tahun depan hingga 2024.
Reshuffle juga disebut-sebut menyasar kursi Menteri Perhubungan, Menteri Hukum dan HAM, hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko akan diganti dengan Panglima Hadi Tjahjanto. "Tapi ada kemungkinan waktunya beberapa minggu setelah reshuffle," kata sumber tersebut.
Adapun waktu reshuffle, menurut dua orang sumber, bakal dilangsungkan dalam pekan ini. "Rabu Pon (hari khusus Presiden Jokowi) jatuh pada Rabu pekan ini (29/9)," katanya. Jika waktu reshuffle berpegangan kepada hari "keramat" itu, maka di bulan Oktober tidak ada hari Rabu Pon.
Hingga berita ini ditulis, Istana belum menjadwalkan agenda pengumuman pergantian kabinet. Juru Bicara Presiden Fadroel Rachman mengatakan kocok ulang Kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi. Dia mengatakan sampai saat ini seluruh Menteri sedang fokus untuk menghadapi pandemi Covid-19.
“Kalau ada reshuffle tentu Presiden sendiri yang mengumumkan,” kata Fadjroel.
Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan kemungkinan Presiden Jokowi akan memberikan nama calon panglima menjelang berakhirnya masa pensiun Hadi. "Sebaiknya masa-masa sekarang pengumumannya, tapi untuk menghindari kegaduhan kemungkinan beliau mengajukannya di masa-masa akhir," kata Hendri.
Menurut Hendri, kemungkinan akan terjadi pergeseran pada menteri-menteri dari kalangan profesional. "Masuknya PAN tak akan mengurangi jatah partai politik lain," kata dia.
Dia menyebut beberapa kementerian yang berpeluang digeser seperti Menteri UMKM, Menteri Perhubungan dan Menteri Pendidikan Kebudayaan. Dia memperkirakan tempat beberapa menteri, di antaranya kemungkinan jabatan Menteri Dalam Negeri pindah ke PDIP. "Saya memperkirakan ada delapan pos yang akan bergeser," kata dia.
Penyumbang bahan: Akbar Malik