Wacana Reshuffle Kabinet Menguat, Istana: Tunggu Pernyataan Presiden
Kabar perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat belakangan ini. Meski demikian Istana menyatakan bongkar pasang personel kabinet merupakan hak Presiden Joko Widodo.
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman meminta semua pihak untuk menunggu kepastian kabar reshuffle tersebut. Dia juga menyampaikan bahwa urusan perombakan menteri hanya akan diumumkan langsung oleh Presiden.
"Kita tunggu pernyataan langsung dari Presiden," ujar dia kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/9).
Sebelumnya sejumlah kalangan menilai reshuffle dilakukan lantaran Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun Fadroel mengatakan perombakan menteri hanya dilakukan untuk menjalankan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.
Dia juga menyampaikan bahwa para menteri saat ini fokus untuk membantu Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19. "Khususnya di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dikabarkan akan segera melakukan reshuffle dalam waktu dekat ini. Perombakan dilakukan seiring kepastian pemilihan Panglima TNI baru dan masuknya PAN dalam koalisi pemerintah.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada bulan November nanti. Sejak pertengahan tahun ini sebenarnya Jokowi sudah mematut para calon panglima baru untuk menggantikan Hadi.
Sejalan dengan giliran rotasi, dua kandidat kuat Panglima TNI adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa. Namun, perkembangan terakhir, nama Laksamana Yudo yang terus mencuat.
Kabarnya, Jokowi telah menjatuhkan pilihan kepada Yudo untuk menjadi Panglima TNI. "Perkembangan terakhir, KSAL yang dipilih jadi panglima," kata seorang sumber yang mengetahui proses ini, akhir pekan lalu. Informasi yang sama disampaikan dua sumber lain Katadata.co.id di kalangan politisi dan pejabat pemerintah.
Pemilihan panglima baru ini menjadi salah satu faktor pemicu efek berantai pergeseran hingga perombakan kabinet. Faktor lain adalah bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintah pada akhir Agustus lalu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata.co.id, PAN sudah menyodorkan sejumlah nama kadernya untuk mengisi kursi menteri, mulai dari Ketua Umum PAN Zulkifl Hasan, dua mantan ketua umumnya: Hatta Rajasa dan Soetrisno Bachir, hingga Sekjen PAN Eddy Soeparno. Namun, Jokowi lebih memilih Zulkifli untuk mengisi posisi di kabinet dengan pertimbangan soliditas koalisi hingga masa akhir jabatannya tahun 2024.
Zulkifli dikabarkan berpeluang menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), yang saat ini diduduki oleh Muhadjir Effendy. Tak berhenti sampai di situ saja, Jokowi juga dikabarkan akan menggeser dan mengganti posisi sejumlah menteri. "Reshuffle ini bisa melibatkan sekitar delapan kursi menteri," kata seorang sumber di kalangan politisi.
Beberapa nama dan pos menteri yang santer disebut-sebut adalah Jenderal Andika bakal diplot menjadi Kepala BIN. Adapun, Kepala BIN saat ini, Jenderal Pol. (Purn) Budi Gunawan bakal digeser untuk menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.
"Ada kemungkinan juga jadi Mendagri (Menteri Dalam Negeri)," kata sumber itu. Hal ini terkait strategisnya posisi Mendagri dalam menentukan pelaksana tugas kepala daerah mulai tahun depan hingga 2024.