Meski Ditegur PDIP Pusat, Pendukung Ganjar Tegaskan Tidak Akan Mundur

ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/foc.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kiri), menyambut pilot maskapai penerbangan Citilink yang mendarat dari Surabaya di Bandara Jenderal Besar Soedirman (JBS), Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis (3/6/2021). Sebanyak 24 penumpang mendarat dari Surabaya dan 37 penumpang berangkat menuju Jakarta pada penerbangan komersial perdana di Bandara JBS, menandai dimulainya operasional bandara secara komersial.
Penulis: Nuhansa Mikrefin
Editor: Rezza Aji Pratama
18/10/2021, 16.38 WIB

Barisan pendukung Ganjar Pranowo menegaskan masih akan tetap mendukung Gubernur Jawa Tengah itu meskipun ditentang Dewan Pengurus Pusat PDIP.

Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo Albertus Sumbogo mengatakan ia panggil oleh DPP PDIP pada Jumat (15/10) dan bertemu dengan Ketua Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun. Dalam pertemuan itu, Komaruddin mengingatkan kader partai agar tidak mendahului Ketua Umum Megawati dalam penentuan calon presiden.

Meskipun mendapatkan teguran secara lisan, Albertus mengklaim DPP tidak memintanya untuk mengundurkan diri. Ia juga menegaskan dirinya akan tetap menyuarakan dukungan kepada Ganjar untuk maju di Pilpres 2024. Albertus juga berencana memperkuat struktur gerakan dukungan dan menghimbau kader lain untuk tetap mendorong Ganjar Pranowo.

"Semakin kami di tekan, kami akan semakin melawan," ujar Albertus.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujar Komarudin menilai langkah DPP PDIP akan dianggap membungkam aspirasi yang ada di bawah. Menurutnya para kader internal lebih baik dibiarkan saja mendukung sosok selain Puan Maharani yang kini merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Karena toh keputusan tetap ada di tangan Megawati," ujar Ujang saat kepada katadata pada Senin (18/10).

Sementara itu, Pengamat Politik Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan PDIP untuk menghindari perpecahan sekaligus meneguhkan status kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Menurutnya upaya pelarangan agar tidak mendahului parpol yang PDIP sebagai organisasi politik cukup baik dan seharusnya diupayakan oleh semua partai politik.

"Bagaimanapun, PDIP tercatat sebagai parpol dengan loyalitas kader cukup kuat, Ganjar yang memantik polemik pun pada dasarnya besar karena suara parpol," jelas Dedi kepada katadata pada Senin (18/10).

Senada dengan Dedi, Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menyampaikan bahwa DPP PDIP merupakan upaya penertiban agar para kader tidak ada yang bicara mengenai calon presiden (capres) sebelum ada keputusan resmi dari partai dan kewenangannya hanya di ketua umum.
“PDIP itu partai kader yang ketat. Partai di atas segala-galanya dimana soal capres kewenangannya hanya di ketua umum. Bukan yang lain," ujar Dedi kepada katadata pada Senin (18/10)