Jadi Panglima TNI, Andika Perkasa Akan Evaluasi Program Kerja
Presiden Joko Widodo resmi melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selanjutnya, Andika akan mengevaluasi sejumlah program kerja pada masa kepemimpinan Hadi Tjahjanto.
Meski demikian, secara umum Andika akan melanjutkan program kerja yang telah ada sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. "Dari tiap-tiap tugas itu yang perlu mungkin sedikit evaluasi dan perbaikan," kata Andika di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11).
Menantu AM Hendropriyono tersebut berjanji akan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Apalagi jabatan Panglima TNI merupakan kehormatan dan kepercayaan dari Presiden dan DPR.
Andika juga berharap, seluruh prajurit TNI bisa bekerja secara bersama dengan dirinya. "Saya ingin kita menjadi bagian dari keluarga, teman, maupun sanak saudara," ujar dia.
Andika menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto dan akan menjabat sebagai Panglima TNI hingga Desember 2022. Dalam 13 bulan ke depan usianya telah mencapai 58 tahun dan memasuki masa pensiun.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan pemilihan Andika berdasarkan kalkulasi matang, salah satunya memperhitungkan senioritas. Moeldoko juga memastikan penunjukan panglima tidak selalu mengikuti tradisi rotasi matra.
Andika yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang berasal dari TNI Angkatan Udara. Namun, dua panglima sebelum Hadi berasal dari TNI AD, yaitu Moeldoko dan Gatot Nurmantyo.
"Tidak juga tradisi bersifat permanen. Jadi semua ada kalkulasi yang matang," kata Moeldoko di kantornya, Jakarta, Jumat (5/11).
Anggota Komisi Pertahanan dari Fraksi PPP DPR Syaifullah Tamliha sebelumnya mengatakan setidaknya ada tiga hal yang perlu menjadi fokus Andika untuk berbenah jika terpilih menjadi Panglima TNI.
Pertama adalah kesejahteraan prajurit, kemudian tindakan disiplin terhadap para Komandan Distrik Militer (Dandim) dan Komandan Resor Militer. Terakhir adalah untuk menghindari terjadinya gesekan antara TNI dengan Polri.
"Ia juga harus bekerja sama dengan Menteri Pertahanan untuk pengadaan alutsista yang lebih transparan," ujar Syaifullah di kompleks parlemen pada Rabu (3/11).