Pemprov Jakarta Sebut Tak Arahkan MUI Bentuk Pasukan Siber untuk Anies
Rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk pasukan siber atau cyber army mendapat sorotan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan tidak ada arahan kepada MUI DKI Jakarta untuk melindungi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari serangan pendengung atau "buzzer".
Riza mengatakan tujuan MUI DKI Jakarta membentuk cyber army untuk menangkal hoaks dan menjadi hak, merupakan kewenangan organisasi. "Tidak ada arahan khusus (soal cyber army), kami menghormati semuanya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (22/11) dikutip dari Antara.
Riza mengatakan usulan MUI Jakarta membentuk pasukan siber oleh MUI DKI Jakarta merupakan bagian dari perkembangan zaman seiring masyarakat mengakses informasi melalui gawai. "Yang penting kita semua di era digital, era reformasi jangan menyebarkan hoaks dan gunakan media sosial secara baik dan bijak," kata Riza.
Pembentukan pasukan siber ini dikaitkan dengan hibah yang diberikan Pemprov Jakarta kepada MUI Jakarta senilai Rp 10,6 miliar. "MUI menyediakan diri menjadi penyebar berita keberhasilan Anies Baswedan, karena mendapat bantuan dari APBD Provinsi DKI Jakarta," kata Wakil Sekjen PKB, Luqman Hakim.
Namun, MUI membantah tudingan tersebut. Ketua Umum MUI DKI Jakarta KH Munahar Muchtar menyatakan pembentukan pasukan siber untuk melawan "buzzer" yang menyerang ulama dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tidak terkait dengan dana hibah Rp 10,6 miliar.
"Kami membentuk pasukan siber karena saat ini marak informasi hoaks yang dapat memecah belah umat, terutama umat Islam dan ulama," kata Munahar Muchtar dalam pernyataan tertulisya, di Jakarta, Sabtu.
Munahar menyatakan pasukan siber atau cyber army untuk melawan buzzer yang menyudutkan ulama dan Gubernur Anies Baswedan. Alasannya Anies dianggap sudah bekerja keras demi kepentingan masyarakat Jakarta, tapi hingga kini ada pihak yang menyudutkan dengan menyebar berbagai informasi di Internet.
Selain yang diterima MUI Jakarta, penerimaan dana hibah Pemrpov Jakarta yang terkait beberapa politisi menimbulkan polemik. Nama politisi di lingkungan Provinsi DKI Jakarta terseret polemik dana hibah, termasuk Riza Patria.
Dana hibah pemprov Jakarta bakal mengalir ke yayasan milik keluarga Riza. Ayah Riza, KH Amidhan Shabery, terdaftar sebagai Ketua Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP) sebagai penerima hibah senilai Rp 486 juta.
Nama lainnya adalah Bunda Pintar Indonesia (BPI) yang menerima hibah Rp 900 juta. Dari sejumlah pemberitaan, lembaga non profit ini diduga terafiliasi dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani.
Putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan diberitakan sempat menjadi pembina di Yayasan tersebut. Meski demikian pihak BPI mengatakan Zita tak lagi menjabat usai mencalonkan diri sebagai anggota dewan 2019 lalu.